JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menginginkan agar data terkait ekonomi hanya dikeluarkan oleh satu lembaga.
Hal ini untuk mencegah terjadinya perbedaan data yang rawan dimanipulasi untuk kepentingan politik.
"Misalnya angka panen kita berapa, dari BPS misalnya. Sehingga kementerian dan yang lainnya mengacu pada angka itu," ujar Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, di Menteng, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Contoh lain, menurut Arya, untuk mengantisipasi perbedaan angka ekspor dan impor. Masing-masing lembaga dapat membuat perhitungan sendiri.
Baca juga: LSI: Persepsi Kondisi Ekonomi Pengaruhi Dukungan ke Jokowi dan Prabowo
Namun, menurut dia, lebih baik jika angka tersebut disampaikan kepada publik oleh satu lembaga yang berwenang.
Menurut Arya, perbedaan angka tersebut juga sering dimainkan oleh lembaga survei.
Untuk itu, TKN Jokowi-Ma'ruf akan membandingkan kesesuaian angka hasil survei dengan angka sebenarnya yang dikeluarkan lembaga berwenang.