Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Elite Pendukungnya Diancam, Ini Kata Jubir Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 23/11/2018, 18:15 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan ancaman kepada pihak manapun.

Menurut dia, tim Jokowi-Ma'ruf menghargai perbedaan pilihan politik sebagai sesuatu yang wajar dalam era demokrasi.

"Saat ini enggak ada ancam mengancam semua kan sudah terbuka sekarang. Sangat transparan, jadi tidak mungkin," kata Arya di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, di Menteng, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Hal ini disampaikan Arya menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah elite pendukungnya diancam oleh pihak tertentu. Arya meragukan pengakuan Prabowo itu.

"Sangat sulit mengancam ancam elite hari ini. Kalau zaman orde baru ya biasalah, tapi kalau zaman ini sangat terbuka. Tidak lah," kata dia.

Pernyataan Prabowo mengenai elit pendukungnya mendapat ancaman ia lontarkan saat pembekalan relawannya pada Kamis (22/11/2018). Namun, Prabowo tak mengungkapkan identitas pengancam.

Baca juga: Komentar Kalla soal Sikap Prabowo Terkait Pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem

"Saya sering kedatangan elite entah pakai gelar ini, pakai gelar itu, pakai posisi ini dan itu dan mereka bilang, 'Pak Prabowo, kami ingin mendukung Prabowo tapi kami diancam, ditekan. Jadi kami akan mendukung Pak Prabowo diam-diam', begitu," kata Prabowo di hadapan para relawan pendukungnya, di Istora Senayan, Jakarta.

"Kami akan dukung Prabowo tetapi dari belakang. Datang dengan nama besar, wah senang aku. 'Pak Prabowo kami sebetulnya ingin dukung, tapi kami diancam, tapi kami diteken'," lanjut dia. 

Kompas TV Rencana pemindahan kedutaan besar Australia di Israel, dari Tel Aviv ke Jerusalemmenjadi topik yang membumbui kontestasi pemilihan Presiden Indonesia 2019. Soal kebijakan negara tetangga Australia tersebut calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ternyata punya pandangan berbeda dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com