Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Kembangkan Wilayah Timur Indonesia dengan Cara Ini...

Kompas.com - 22/11/2018, 09:30 WIB
Devina Halim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai Indonesia bagian timur adalah masa depan bagi bangsa ini.

Menurutnya, keindahan alam yang masih natural menjadikan pariwisata sebagai sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan di daerah tersebut.

"Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia bagian timur adalah masa depan Indonesia. Saya pikir pariwisata menjadi sektor industri yang paling menguntungkan," tuturnya saat menjadi pembicara pada acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Namun, ia tak menutup mata terhadap ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan daerah lainnya.

Menurut dia, permasalahan utama dalam mengatasi masalah ketimpangan tersebut adalah sumber dana.

"Itu selalu kembali ke masalah utama, sumber dana. Jika kita tidak memiliki uang untuk diinvestasikan di daerah tersebut (lalu bagaimana)," ungkapnya.

Baca juga: Prabowo: Hanya Gimmick, Saya Tidak Mau Banyak Berjanji di 100 Hari Pemerintahan

Oleh sebab itu, cara penanganan yang ia miliki adalah melalui kemandirian bagi daerah-daerah tersebut dalam menghasilkan energi.

Dengan menghasilkan energi sendiri, pertumbuhan daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), juga akan meningkat.

"Kita ingin memiliki bioenergi dan biofuel sehingga Papua bisa menghasilkan energi mereka sendiri, NTT, dan lain-lain. Saya melihat bahwa pertumbuhan bagian Timur Indonesia juga akan menguat," jelas dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku optimistis dan antusias melihat berbagai potensi yang dimiliki Indonesia bagian timur.

Ia tekankan bahwa kebijakan yang ia ambil akan menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, juga bukan kebijakan yang agresif dan merusak lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com