Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyebar Hoaks Foto Syur Minta Maaf, Grace Natalie Cabut Aduan

Kompas.com - 19/11/2018, 18:37 WIB
Devina Halim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses hukum terhadap salah satu penyebar hoaks berupa foto syur Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie kemungkinan tetap berjalan. Meskipun, salah satu terlapor, Topan Pratama, telah meminta maaf.

Kuasa Hukum PSI Muannas Al-Aidid menuturkan, penghentian kasus karena permintaan maaf hanya untuk laporan berbasis delik aduan.

"Proses hukum terhadap orang yang minta maaf itu ketentuannya jelas, proses hukum tidak serta merta mencabut. Kecuali kalau memang itu delik aduan," jelas Muannas di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Penyebar Hoaks Foto Syur Ketum PSI Minta Maaf

Terkait kasus tersebut, PSI melaporkan ketujuh terlapor dengan dugaan ujaran kebencian atas SARA dan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, Pasal 4 Jo Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada pelaku.

Muannas menjelaskan, dari pasal-pasal tersebut, hanya pasal 27 UU ITE yang berbasis delik aduan. Untuk itu, pelaporan terhadap Topan dipastikan akan dicabut oleh mereka.

"Kalau untuk delik aduan sudah pasti dicabut karena sis Grace sebagai korban langsung dalam proses itu bisa memaafkan, bisa selesai," terang dia.

Sementara untuk pasal lainnya yang merupakan delik biasa, Muannas mengatakan, proses hukum untuk Topan akan terus berjalan.

Muannas menegaskan, proses hukum bertujuan memberi efek jera kepada pelaku, bukan sebagai bentuk balas dendam.

"Kalau delik biasa itu kalaupun korbannya (tidak) melaporkan tetap bisa diproses. Itu konsekuensi hukumnya," jelas dia.

"Saya kira bahwa kita melaporkan itu bukan dalam rangka balas dendam, tetapi memang memberikan edukasi bahwa kita memiliki komitmen yang kuat untuk melawan hoaks dan hate speech," lanjutnya.

Nantinya, ia mengaku akan berkoordinasi dengan penyidik agar permintaan maaf tersebut dapat meringankan proses hukum yang berjalan.

"Surat pernyataan maaf ini nantinya akan kita bantu untuk komunikasikan dengan pihak penyidik agar bisa dicabut, walaupun sebenarnya bukan kewenangan kita," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com