Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Akan Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok dan BBM Jelang Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 15/11/2018, 12:35 WIB
Reza Jurnaliston,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com-Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Arief Sulistyanto menyatakan, pihaknya akan melakukan penegakan tegas kepada para penimbun kebutuhan bahan pokok dan BBM jelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Namun, Arief mengatakan, pihaknya akan mengedepankan langkah preventif dengan koordinasi bersama para pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pangan dan BBM.

“Apabila ada penimbunan dan sebagainya saya pikir langkah koordinatif sudah berjalan seperti itu tidak terjadi penimbunan, tetapi kalau memang ternyata masih ada yang mencoba-coba melakukan penimbunan yang merugikan pertama pasti akan ketahuan ,” ujar Arief di Aula Bareskrim Lantai 2, Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

“Kedua kita akan melakukan penegakan hukum dengan tegas, tapi ini menjadi langkah terakhir, the last resort untuk melakukan penegakan hukum,” lanjut Arief.

Baca juga: Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Polri Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Arief memastikan, bila ditemukan suatu penyimpangan atau pelanggaran terkait penimbunan bahan baku dan BBM akan dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

“Ya kita akan lakukan (penegakan hukum) sesuai jenis pelanggarannya dan ketentuan yang berlaku. Itu (penegakan hukum) adalah langkah terakhir,” tutur Arief.

Arief mengatakan, Satgas Pangan Polri akan mengambil langkah-langkah strategis dengan mengedepankan pendekatan proaktif dan preventif dalam memastikan stok bahan pangan dan stabilitas harga.

Arief menambahkan, monitoring dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

“Langkah koordinatif mencari solusi di mana masalah harus diselesaikan dalam forum Satgas Pangan,” kata Arief.

Arief mengatakan, bahan pokok merupakan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan (stock) bahan pangan di masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah dan pengusaha.

“Fokus dari Satgas Pangan dan pemangku kepentingan lain memastikan ketersedian stoknya cukup,” kata Arief.

Arief mengatakan, pihaknya juga berupaya memastikan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok serta bahan bakar minyak dan gas ke daerah-daerah.

“Memastikan distribusi nya lancar, kalau stock cukup distribusi lancar otomatis ketersediaan di pasar tinggal kita koordinasi dengan pengusaha, distributor dan pedagang-pedagang ritail,” tutur Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com