Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Tegaskan Tim Prabowo-Sandi Tak Terkait Aksi 211

Kompas.com - 14/11/2018, 11:29 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menuturkan, pihaknya tak ambil pusing soal laporan terhadap kubunya terkait dugaan melibatkan anak berkampanye di aksi 2 November. 

Laporan tersebut dilayangkan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  

“Silakan saja kalau memang kubunya Pak Jokowi melaporkan kubu kami itu hak mereka,” kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/11/2018).

Andre menegaskan, aksi 211 tidak ada hubungannya dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

“Terserah saja mereka mau laporan apa ya monggo silakan. Tapi yang jelas aksi bela tauhid tidak ada urusan dengan BPN, Pak Prabowo, dan Bang Sandi,” kata Andre.

“Aksi bela Tauhid yang ngadain siapa?, masak BPN, Pak Prabowo, Bang Sandi. Itu umat yang protes,” sambung Andre.

Menurut Andre, laporan yang diajukan TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah mengada-ada.

Lebih lanjut, menurut Andre, kubu tim pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin merasa panik lantaran elektabilitasnya stagnan.

“Mereka panik, pak Jokowi panik ngomongnya Sontoloyo, politik genderuwo baperan sekarang,” kata Andre.

“Menular ke timnya sehingga timnya mengada-ada, masak aksi bela tauhid bilang BPN yang salah,” sambung Andre.

Andre mengatakan, pihaknya akan memantau dan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan Bawaslu. “Yang pasti kami akan hadapi di Bawaslu,” ujar Andre.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin sebelumnya melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ke Bawaslu.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Dilaporkan soal Dugaan Anak Berkmpanye di Aksi Bela Tauhid

Laporan tersebut, terkait dugaan pelibatan anak dalam kampanye yang dilakukan pada Aksi Bela Tauhid, Jumat (2/11/2018).

"Melaporkan paslon 02, kami menduga paslon 02 dan tim kampanye lakukan mobilisasi, atau melibatkan anak dalam aksi bela tauhid Jumat, minggu lalu," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di kantor Bawaslu, Selasa (13/11/2018).

Kompas TV Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Al Shuhaibi, bertemu dengan sejumlah pimpinan Muhammadiyah. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan adalah mengenai kasus hukum yang menimpa pimpinan FPI, Rizieq Shihab, di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Al Shuhaibi menyatakan perlu dicari tahu siapa pelaku yang memasang bendera hitam di kediaman Rizieq Shihab di Arab Saudi. Namun Osama enggan menyatakan secara gamblang apakah bendera tersebut dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi atau tidak. Yang pasti menurut Osama, lafadz Tauhid memiliki arti penting bagi umat Islam. Selain itu Osama juga menyebut Rizieq tidak memiliki masalah secara finansial selama berada di Arab Saudi dan mendapat atensi dari Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com