Meski mengusung Prabowo-Sandiaga, Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan capres dan cawapres saat pemungutan suara.
Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono.
Ibas mengakui, ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai, yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Bahkan, ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf.
Lalu, bagaimana nasib koalisi Prabowo-Sandi? Baca selengkapnya di sini.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan membuat kebijakan baru untuk mengantisipasi banyaknya peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 yang tak lolos dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD).
Deputi Bidang SDM aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dua opsi kebijakan yaitu menurunkan passing grade dan sistem ranking.
Bagaimana penjelasannya? Baca selengkapnya di sini.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bakal mencabut izin frekuensi yang dimiliki PT Internux ( Bolt) dan PT First Media Tbk jika mereka tak melunasi tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi pada 17 November 2018 mendatang.
Menurut Rudiantara, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband di Indonesia secara reguler.
Dari evaluasi tersebut diketahui Internux menunggak total biaya BHP sebesar Rp 708,41 miliar, dengan rincian tunggakan Internux Rp 343,57 miliar dan First Media Rp 364,84 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017.