Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Lolos ke Senayan, Partai Berkarya Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Kompas.com - 09/11/2018, 09:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya berkomitmen akan memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI HM Soeharto.

Catatannya, jika partai besutan putra Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu, berhasil lolos ke Senayan pada Pemilu 2019.

"Partai Berkarya sebagai partai yang bertujuan meneruskan pikiran-pikiran Pak Harto akan memperjuangkan usulan tersebut bila mendapatkan kursi di Senayan di Pemilu 2019," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang melalui siaran pers, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Partai Berkarya Sayangkan Usul Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Belum Dikabulkan

Ia mengatakan, usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto sudah bergulir sejak 10 tahun lalu. Akan tetapi, hingga kini, usulan tersebut belum dikabulkan pemerintah.

Andi mengakui, untuk lolos ambang batas suara parlemen sebesar 4 persen bukan hal mudah.

Tumpuan dan harapan dibebankan kepada pengurus pusat hingga daerah serta calon anggota legislatif di semua tingkatan.

"Kami yakin pecinta Pak Harto masih ada. Bahkan menurut survei Indobarometer, kepemimpinan Pak Harto diakui 32 persen responden, tertinggi di antara presiden yang pernah ada di Indonesia. Ini modal Partai Berkarya untuk meraup suara," ujar Andi.

Baca juga: Sosok Pahlawan Nasional Abdurrahman Baswedan di Mata Anies Baswedan...

Diberitakan, Presiden Joko Widodo, Kamis (8/11/2018) siang, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam orang di Istana Negara, Jakarta.

Keenam orang itu adalah:
1. Alm Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Yogyakarta
2. Alm Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Kalimantan Selatan
3. Alm Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Sulawesi Barat
4. Alm Depati Amir, tokoh dari Bangka Belitung
5. Alm Kasman Singodimejo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah
6. Alm KH Syam'un, tokoh dari Banten

Penganugerahan gelar itu berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 123/TK tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo SOEHARTO

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com