Menteri ATR: Ada 1.000 Hektar Lahan untuk Relokasi Korban Bencana Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan saat ini sudah tersedia 1.000 hektar tanah yang siap digunakan untuk relokasi korban terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan Sofyan usai mengikuti rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

"Soal relokasi itu ada yang sudah teridentifikasi ada 1.000 hektar tanah HGB (Hak Guna Bangunan), yang selama ini ngangur yang akan digunakan untuk daerah relokasi," kata Sofyan.

Ia menambahkan untuk menunjang proses relokasi nantinya dibuat peraturan daerah (perda). Perda akan mengatur larangan pembangunan di sepanjang jalur yang dilalui sesar gempa.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Lahan 320 Hektar untuk Relokasi Warga Sulteng

Saat ini, kata Sofyan, pemerintah terus menyempurnakan pemetaan wilayah rawan gempa di Palu dan kota atau kabupaten di Sulawesi Tengah lainnya.

"Pokoknya daerah-daerah yang enggak boleh dibangun lagi akan diumumkan sebagai daerah merah yang memang sama sekali enggak boleh dibangun," ujar Sofyan.

"Tetapi harus ditetapkan dalam bentuk Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah itu enggak boleh dibangun. Maka harus dipindahkan terutama adalah yang kena likuefaksi," lanjut dia.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan saat ini ada sekitar 300 hektar lahan yang terdampak likuefaksi pada saat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai mengadiri rapat proses rekonstruksi dan rehabilitasi Sulawesi Tengah pascabencana di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

"Sementara itu (terdampak) likuefaksi kurang lebih 300 hektar," kata Longki Djonggala.

Beberapa daerah di Palu yang terdampak likuefaksi di antaranya Desa Tolo, Kelurahan Talise, dan Kelurahan Petobo.

Baca juga: Gubernur Sulteng: Ada 300 Hektar Lahan di Palu Terdampak Likuefaksi

Sementara itu daerah di Donggala yang terdampak likuifaksi ialah Desa Loli Saluran dan wilayah pantai barat.

Penyusunan Perda ditargetkan selesai pada Desember 2018 sehingga 2019 proses relokasi dan pembangunan infrastruktur penunjang bisa dilakukan.

"Diusahakan tanah milik negara atau tanah yg berstastus HGU atau HGB. Semejtara tidur tak ada aktivitas itu yang akan digunakan. Sangat cukup. Itu lahan-lahan yang tidur. Cukup jauh ada, 5 km (dari wilayah rawan gempa)," lanjut Longki.