Timses Jokowi Sebut Pelaporan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, pelaporan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlebihan.

Meski demikian ia mengapresiasi Luhut dan Sri Mulyani yang menyempatkan datang ke Bawaslu untuk memberi keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam perhelatan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali.

"Yang dilakukan Pak Luhut adalah sesuatu yang patut kita apresiasi. Mengapa? Karena beliau datang Ke Bawaslu di tengah kesibukan, itu sesuatu yang luar biasa," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Menurut Ace, pose satu jari Luhut dan Sri Mulyani merupakan hal sepele yang semestinya tak perlu dipermasalahkan. Ia menambahkan masih banyak isu yang perlu dibahas dalam kampanye. 

Beberapa isu yang layak dibahas di masa kampanye, kata Ace, ialah isu kemiskinan dan kebijakan publik yang pro rakyat.

Ia pun menyayangkan adanya pelaporan terhadap Presiden Joko Widodo saat meresmikan penggratisan tol Suramadu.

Padahal, kata dia, saat itu Jokowi justru yang mengingatkan agar para kiai dan tokoh masyarakat tak mengacungkan telunjuk yang menyimbolkan nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ini bukan soal aturan, tapi ini soal cara kita merespons terhadap hal-hal mana yang seharusnya menjadi pelanggaran pemilu dan mana yang bukan," lanjut dia.

Baca juga: Diperiksa Bawaslu, Luhut Bilang Boro-boro Mikir Kampanye

Sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan keduanya lantaran mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank.

"Di acara penutupan (IMF-World Bank) ada sedikit kejadian, Direktur IMF menunjuk jari awalnya dua, lalu dikoreksi Luhut dan Sri. Dan dengan tegas Sri menegaskan, two is for Prabowo dan one is for Jokowi," kata Kuasa Hukum Advokat Nusantara, M. Taufiqurrahman, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).