Jokowi Ditagih Janji oleh Guru Honorer, Istana Beri Solusi Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana merespons demonstrasi guru honorer di seberang Istana Negara yang digelar sejak Selasa (30/10/2018) lalu. Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan pihaknya tetap menghargai aksi unjuk rasa para guru honorer tersebut.

"Semua anggota masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya selama dilakukan dengan cara yang sesuai ketentuan," ujar Adita saat dihubungi, Kamis (1/11/2018).

Mengenai tuntutan mereka agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil, Adita mengatakan ada mekanisme yang telah dibuat pemerintah.

Demi peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), pemerintah merancang perekrutan CPNS berdasarkan merit system. Mekanisme itu pun sudah dilaksanakan dalam perekrutan CPNS 2018 yang saat ini masih dalam proses.

Baca juga: Soal Demo Guru Honorer, Istana Sebut Jokowi Tak Bisa Bertemu Dadakan

Adita mengakui ada salah satu syarat dalam perekrutan CPNS 2018 yang diprotes pengunjuk rasa, yakni batas umur pendaftaran CPNS di bawah 35 tahun.

"Sesuai prosedur yang berlaku, memang tidak semua tenaga honorer bisa menjadi PNS," ujar Adita.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang kepada guru honorer, yakni dengan mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Peraturan Pemerintah tentang P3K sendiri, saat ini tengah difinalisasi," ujar Adita.

Apabila guru honorer itu nantinya tidak lolos P3K, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengupayakan agar sisa tenaga honorer yang ada ditingkatkan upahnya.

Baca juga: Guru Honorer: Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres

Diberitakan, guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana kecewa karena gagal bertemu Presiden Joko Widodo.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan sejak Selasa (30/10/2018).

Ia mengklaim guru honorer yang ikut aksi mencapai 70.000 orang dari 34 provinsi. Namun, karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa bermalam di sana.

"Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi," kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Setelah bermalam di seberang Istana, pada Rabu (31/10/2018) pagi, aksi kembali dilanjutkan. Akhirnya, perwakilan massa diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore.

Baca juga: Guru Honorer: Senangnya Blusukan Saja Presiden Entah ke Mana, Kami Diabaikan

Namun, menurut Titi, pihak KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer. Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP.