Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Saya Curiga, Bupati Cirebon Telepon Saya Terus...

Kompas.com - 25/10/2018, 15:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang baru-baru ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab curiga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selama ini.

Tjahjo bercerita, sejak beberapa hari terakhir, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sering menghubunginya via telepon.

Sunjaya meminta supaya Tjahjo segera memproses permohonan pergantian sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Jujur, saya curiga. Sudah 3-5 hari terakhir, Pak Bupati telepon saya terus. Dia minta izin saya untuk mengganti beberapa SPKD dia," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Mendagri Siapkan SK Pengangkatan Plt Bupati Cirebon Gantikan Sunjaya

"Saya saat itu masih dalam kesibukan ya, makanya belum saya terima," lanjut dia.

Namun, Tjahjo menyampaikan kepada Sunjaya jika ingin mengganti SKPD, maka ikuti saja ketentuan peraturan yang ada, yakni berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat.

"Dulu yang menentukan Mendagri. Tapi sekarang, saya serahkan kepada gubernur karena yang mengetahui SDM kan gubernur. Mendagri jadinya hanya teken SK saja siapa, sudah enggak mikir siapa orangnya lagi," lanjut Tjahjo.

Setelah Tjahjo mendengar informasi penyidik KPK melakukan OTT atas tujuh orang pada Rabu malam, dan salah satu di antaranya sang bupati, Tjahjo menduga kuat permintaan Sunjaya melalui telepon itu ada kaitannya dengan kasus yang ditangani KPK itu.

Baca juga: PDI-P Pecat Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK

Saat ini, Tjahjo sedang mempersiapkan surat keputusan (SK) pengangkatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupetan Cirebon menjadi pelaksana tugas bupati Cirebon.

"Sekarang (Bupati Cirebon) masih dalam proses pemeriksaan. Begitu nanti ada pengumuman resmi (penetapan status tersangka) lalu yang bersangkutan ditahan, agar pemerintahan Cirebon tidak berhenti, kami sedang mempersiapkan SK-nya. (Plt bupati) sekda ya, karena wakil bupatinya saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI," ujar Tjahjo.

Kemendagri juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait SK itu.

Dengan demikian, ketika KPK mengumumkan penetapan Sunjaya sebagai tersangka pada Kamis siang hingga sore ini, SK langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Plt Bupati Cirebon dapat dilantik pada Kamis malam.

"Yang penting jangan ada kekosongan tanggung jawab pemerintahan," ujar Tjahjo.

Baca juga: OTT Kepala Daerah di Cirebon, KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah

Diberitakan, dalam OTT di Cirebon, KPK mengamankan tujuh orang, salah satunya Bupati Cirebon.

Petugas KPK menemukan uang miliaran rupiah yang merupakan barang bukti atas dugaan transaksi suap.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penangkapan ini diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com