Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Eko: Pertama Dalam Sejarah RI, Bangun Jalan Desa 158.691 Km

Kompas.com - 23/10/2018, 16:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun, telah membangun 158.691 kilometer jalan desa.

"Ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia, jalan desa yang dibangun 158.691 kilometer. Bahkan, yang mendekati angka itu saja tidak ada," ujar Eko dalam acara diskusi di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Jalan desa itu, lanjut Eko, merupakan hasil dari program dana desa.

Baca juga: Menyembuhkan Bekas Trauma Konflik GAM-TNI dengan Akses Jalan Desa

Diketahui, tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp 20,67 triliun bagi 74.093 desa dengan tingkat penyerapan 82,72 persen. Tahun 2016, pemerintah menggelontorkam Rp 46,98 triliun bagi 74.754 desa dengan tingkat penyerapan 97,65 persen.

Sementara, tahun 2017, pemerintah menggelontorkan Rp 60 triliun bagi 74.910 desa dengan tingkat penyerapan 98,54 persen.

"Pada 2015 wajar jika tingkat penyerapannya hanya 82,67 persen karena waktu itu, ini adalah program baru dan sumber daya manusianya belum memahami benar. Wajar ya," kata Eko.

Adapun tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun bagi 74.956 desa.

Jalan desa, lanjut Eko, adalah salah satu kegiatan produksi yang ditunjang oleh dana desa. Selain jalan desa, dana desa sejak 2015 juga telah menghasilkan 6.932 pasar desa, 39.351 unit irigasi, 942.927 fasilitas air bersih dan 1.028.225 meter jembatan penghubung desa.

Dana desa, dikatakan, juga menunjang aspek kualitas hidup bagi masyarakat desa. Antara lain, program dana desa berhasil membangun 24.005.604 meter drainase, 178.034 unit MCK, 8.028 Polindes, 48.694 Paud dan 3.026 unit.

Baca juga: Ada 8 Perusahaan Beroperasi, tetapi Jalan Desa di Wilayah Ini Masih Tanah

Seluruh pencapaian dari program dana desa itu, menurut Eko, sudah menuai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

"Dalam tiga tahun, pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat desa itu meningkat. Catatan saya, tahun 2014 itu pendapatan per kapitanya Rp 540.000 per bulan. Tahun 2018, meningkat jadi di atas Rp 800.000 per bulan," ujar Eko.

"Apabila program dana desa ini kami dorong untuk dioptimalkan kembali, kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa itu menjadi Rp 1 juta pada 2020," lanjut dia. 

Kompas TV Pembersihan ini dilakukan agar akses jalan di desa ini bisa ditembus untuk digunakan sebagai jalur evakuasi dan proses penanganan bencana banjir bandang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com