JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun, telah membangun 158.691 kilometer jalan desa.
"Ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia, jalan desa yang dibangun 158.691 kilometer. Bahkan, yang mendekati angka itu saja tidak ada," ujar Eko dalam acara diskusi di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Jalan desa itu, lanjut Eko, merupakan hasil dari program dana desa.
Baca juga: Menyembuhkan Bekas Trauma Konflik GAM-TNI dengan Akses Jalan Desa
Diketahui, tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp 20,67 triliun bagi 74.093 desa dengan tingkat penyerapan 82,72 persen. Tahun 2016, pemerintah menggelontorkam Rp 46,98 triliun bagi 74.754 desa dengan tingkat penyerapan 97,65 persen.
Sementara, tahun 2017, pemerintah menggelontorkan Rp 60 triliun bagi 74.910 desa dengan tingkat penyerapan 98,54 persen.
"Pada 2015 wajar jika tingkat penyerapannya hanya 82,67 persen karena waktu itu, ini adalah program baru dan sumber daya manusianya belum memahami benar. Wajar ya," kata Eko.
Adapun tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun bagi 74.956 desa.
Jalan desa, lanjut Eko, adalah salah satu kegiatan produksi yang ditunjang oleh dana desa. Selain jalan desa, dana desa sejak 2015 juga telah menghasilkan 6.932 pasar desa, 39.351 unit irigasi, 942.927 fasilitas air bersih dan 1.028.225 meter jembatan penghubung desa.
Dana desa, dikatakan, juga menunjang aspek kualitas hidup bagi masyarakat desa. Antara lain, program dana desa berhasil membangun 24.005.604 meter drainase, 178.034 unit MCK, 8.028 Polindes, 48.694 Paud dan 3.026 unit.
Baca juga: Ada 8 Perusahaan Beroperasi, tetapi Jalan Desa di Wilayah Ini Masih Tanah
Seluruh pencapaian dari program dana desa itu, menurut Eko, sudah menuai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.
"Dalam tiga tahun, pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat desa itu meningkat. Catatan saya, tahun 2014 itu pendapatan per kapitanya Rp 540.000 per bulan. Tahun 2018, meningkat jadi di atas Rp 800.000 per bulan," ujar Eko.
"Apabila program dana desa ini kami dorong untuk dioptimalkan kembali, kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa itu menjadi Rp 1 juta pada 2020," lanjut dia.