KPK Minta Publik Waspadai Proposal "KPK Jabar-Setda Bekasi Raya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta masyarakat, pengusaha, dan pejabat, khususnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat mewaspadai keberadaan proposal berjudul "Badan Penegak Hukum Negara dan Masyarakat Komite Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK-Jabar Setda Bekasi Raya".

Dalam sampul proposal itu dimuat huruf yang mirip dengan logo "KPK" disertai tulisan "Provinsi Jawa Barat" dan "Komite Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" di bawahnya.

"Saya dapat informasi bahwa ada beredar proposal dan surat yang ditujukan pada sejumlah pihak pengusaha yang dilampirkan juga fotokopi rekening bank dan daftar kebutuhan biaya," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018) malam.

"Jadi kami ingatkan bahwa dokumen yang menggunakan seolah-olah logo KPK tersebut dengan tulisan KPK-Setda Bekasi Raya itu bukan dari KPK," lanjut Febri.

KPK meminta seluruh pihak untuk mewaspadai jika mendapati permintaan biaya tertentu oleh pihak yang menyalahgunakan nama instansi KPK.

Febri juga mengimbau seluruh pihak segera melapor ke polisi apabila mengalami pemerasan atau penipuan terkait proposal itu.

"Karena sebelumnya KPK sudah beberapa kali bekerja sama dengan kepolisian ketika ada yang menggunakan logo atau nama mirip KPK dan melakukan pemerasan," ungkap Febri.

Di sisi lain, Febri mengingatkan agar tak ada pihak-pihak yang menggunakan identitas KPK untuk mencari keuntungan dari pihak lain.

"Jadi kami ingatkan jangan sampai ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kerja pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan saat ini. Sebelum ada yang tertipu atau sebelum ada korban, kami sampaikan agar berhati-hati," katanya.

Sebagai informasi, dalam proposal itu berisi rencana kegiatan sosialisasi "KPK-Setda Bekasi Raya".

Dalam dokumen itu juga ada permohonan kepada para pengusaha di Bekasi Raya untuk mendukung secara moral dan materi untuk menjaga keberlangsungan "KPK-Setda Bekasi Raya" melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dokumen itu juga menyebutkan daftar biaya belanja kebutuhan sekitar Rp 274.600.000