JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, persoalan sertifikasi lahan menjadi perhatian pemerintahannnya.
Menurut Jokowi, sejak menjabat Presiden RI, ia selalu mendapatkan keluhan soal sengketa lahan dari masyarakat.
"Keluhannya yang terus menerus masuk ke kuping saya adalah sengketa lahan. Di mana- mana, tidak hanya di Jakarta," ujar Jokowi saat membagikan sertifikat lahan bagi warga di Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018).
Presiden juga sempat menanyakan hal itu kepada Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/ BPN) mengenai hal itu.
Jokowi menanyakan luas bidang lahan di Indonesia yang seharusnya disertifikasi. Ternyata, jawaban sang menteri mengagetkan Jokowi.
"Di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Tapi (waktu itu), masyarakat yang pegang sertifikat baru 46 juta bidang. Artinya masih kurang 80 juta sertifikat lagi," ujar Jokowi.
Presiden juga menanyakan soal luas bidang lahan di Indonesia yang setiap tahun disertifikasi. Jawabannya juga sangat mengejutkan Jokowi.
"Saya cek setiap tahun sertifikat yang diberikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kira-kira 500.000 sampai 600.000. Itu artinya Bapak Ibu sekalian harus menunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertifikat," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, pemerintah menargetkan 9 juta sertifikat diterbitkan pada 2019. Adapun, sejak tahun kedua hingga keempat ini, pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat.
"Caranya bagaimana, terserah Menteri ATR/ BPN, terserah Kanwil. Pokoknya yang paling penting masyarakat pegang sertifikat," ujar Jokowi.
.
.
.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.