Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Keluhan yang Terus Menerus Masuk ke Kuping Saya soal Sengketa Lahan

Kompas.com - 17/10/2018, 21:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, persoalan sertifikasi lahan menjadi perhatian pemerintahannnya.

Menurut Jokowi, sejak menjabat Presiden RI, ia selalu mendapatkan keluhan soal sengketa lahan dari masyarakat.

"Keluhannya yang terus menerus masuk ke kuping saya adalah sengketa lahan. Di mana- mana, tidak hanya di Jakarta," ujar Jokowi saat membagikan sertifikat lahan bagi warga di Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018).

Presiden juga sempat menanyakan hal itu kepada Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/ BPN) mengenai hal itu.

Jokowi menanyakan luas bidang lahan di Indonesia yang seharusnya disertifikasi. Ternyata, jawaban sang menteri mengagetkan Jokowi.

"Di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Tapi (waktu itu), masyarakat yang pegang sertifikat baru 46 juta bidang. Artinya masih kurang 80 juta sertifikat lagi," ujar Jokowi.

Presiden juga menanyakan soal luas bidang lahan di Indonesia yang setiap tahun disertifikasi. Jawabannya juga sangat mengejutkan Jokowi.

"Saya cek setiap tahun sertifikat yang diberikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kira-kira 500.000 sampai 600.000. Itu artinya Bapak Ibu sekalian harus menunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertifikat," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah menargetkan 9 juta sertifikat diterbitkan pada 2019. Adapun, sejak tahun kedua hingga keempat ini, pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat.

"Caranya bagaimana, terserah Menteri ATR/ BPN, terserah Kanwil. Pokoknya yang paling penting masyarakat pegang sertifikat," ujar Jokowi.

.

.

.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com