Wapres Kalla Kembali Prihatin Bupati Bekasi Ditangkap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya bisa mengungkapan rasa keprihatinannya menyusul ditangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh KPK karena diduga menerima suap perzinan proyek Meikarta.

"Ini sudah hampir 400 (kepala daerah terjerat kasus korupsi) sejak dulu ya, itu terkena masalah. Jadi memang kita prihatin," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dalam berbagai kesempatan, Kalla kerap mengingatkan agar kepala daerah menghindari praktik korupsi.

Baca juga: Selama 2018, KPK Tangkap 16 Kepala Daerah

Kalla bahkan kerap meminta pemda untuk memanfaatkan teknologi dalam sistem pengurusan izin di daerah.

Kalla mengatakan, praktik korupsi tetap terjadi karena sejumlah hal, mulai dari keinginan untuk lebih kaya, perizinan yang berbelit hingga karena biaya politik yang mahal.

Untuk biaya politik, tutur Kalla, sebenarnya saat ini biaya itu bisa ditekan dengan sejumlah aturan KPU soal kampanye. Misalnya, aturan kampanye yang tidak boleh besar-besaran.

Baca juga: Mengapa Kepala Daerah Tak Kapok Korupsi?

"Kampanye diatur itu semua mengefisienkan calon. Tetapi namanya persaingan ingin selalu lebih baik lebih tinggi jadi biaya mahal," kata dia.

Sementara it,u terkait perizinan, Kalla mengatakan, sejumlah daerah sudah mengadopsi sistem online satu pintu. Namun, entah bagaimana praktik korupsi itu tetap terjadi.

"Jadi prosesnya harus diperbaiki. Tentu juga kita prihatin begitu banyak ditangkap. Tapi itu terjadi terus, ini sepertinya orang tidak takut kena sanksi," kata Kalla.