Rehabilitasi dan Rekonstruksi Juga Dilakukan untuk Sekolah hingga Gedung Pemerintahan di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah, ada lima sektor yang nantinya akan dibangun.

Tidak hanya permukiman warga, pada tahapan tersebut akan dibangun pula infrastruktur dan ekonomi produktif untuk warga.

Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan dalam sektor sosial budaya seperti sekolah, pasar dan puskesmas. Dilakukan pula pembangunan lintas sektor, seperti gedung pemerintahan.

Namun demikian, belum dapat dipastikan kapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan. Sebab, menurut Sutopo, harus ada sejumlah langkah yang ditempuh untuk melakukan tahapan tersebut.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Bencana Sulteng Diperpanjang Sampai 26 Oktober 2018

"Harus ada dokumen-dokumen yang dipenuhi, misalnya menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana, lalu menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengkaji keamanan wilayah relokasi," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Diperkirakan, rumah yang akan dibangun untuk hunian sementara warga mencapai 5000 unit.

"Wali Kota Palu menyampaikan diperlukan 5000 unit, baik untuk warga Balaroa, Petobo, maupun kawasan pantai. Tapi jumlah itu belum pasti, masih kita hitung ulang. Itu hanya perkiraan," ujar Sutopo.

Baca juga: Jumlah Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sulteng Diperkirakan Lebih dari 5000 Unit

Gempa bermagnitudo 7,4 SR yang terjadi Jumat (28/9/2018) pukul 17.02 WIB di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mengakibatkan 2.073 orang meninggal dunia dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula, 680 orang hilang yang diperkirakan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami.

Selain itu, dilaporkan juga 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik.

67.310 rumah dan 662 sekolah tercatat rusak. Dan 22 fasilitas kesehatan serta 99 fasilitas peribadatan rusak berat.