Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Pengurusan Prodi Baru di Perguruan Tinggi Dipermudah

Kompas.com - 10/10/2018, 18:35 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin ada program studi dan fakultas baru di perguruan tinggi yang menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk itu, Jokowi meminta Perguruan Tinggi tak dipersulit apabila hendak mengurus prodi atau fakultas baru.

Hal ini disampaikan Jokowi dihadapan para pimpinan perguruan tinggi serta para pejabat eselon I dan II Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

"Regulasi yang membuat takut dan tidak berani berinovasi itu pangkas, hilangkan, sudah lah. Kalau perlu, enggak usah pakai regulasi kalau saya itu," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

"Ini terutama untuk eselon I, II di Kemenristekdikti, juga harus mulai berubah. Jangan sampai saya dengar suara-suara ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa saat ini adalah era kompetisi. Oleh karenanya, yang lambat akan ditinggal oleh yang cepat melihat peluang.

Kepala Negara ingin perguruan tinggi menangkap peluang yang ada dengan mendirikan prodi, jurusan atau fakultas baru yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Baca juga: Kedokteran dan Hukum Jadi Prodi Favorit UGM di SBMPTN 2018

Misalnya untuk merespon bisnis online yang saat ini berkembang, perguruan tinggi bisa membuka fakultas ekonomi digital.

"Saya menyadarkan pada kita semua. Ini ada ekosistem yang harus kita bongkar. Agar inovasi itu muncul, agar ekosistem baru itu muncul, agar respon terhadap perubahan itu muncul," kata Jojowi.

"Paling cepat memang harus dari Perguruan Tinggi perubahan ini direspons, tidak yang lain-lain," tambahnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengapresiasi TNI dalam penanganan bencana alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com