Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Geledah 4 Lokasi di Malang, KPK Sita Dokumen-dokumen

Kompas.com - 09/10/2018, 12:07 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menggeledah empat lokasi di wilayah Malang, Jawa Timur, pada Senin (8/10/2018).

Keempat lokasi itu adalah pendopo Bupati Malang, kantor dan rumah pihak swasta, serta rumah pegawai negeri sipil (PNS).

"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen terkait perkara. Hari ini tim masih ada kegiatan penindakan lainnya," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Bupati Malang Akui Sudah Jadi Tersangka Suap DAK Pendidikan oleh KPK

Febri belum bisa menanggapi lebih jauh terkait perkara yang dimaksud. Ia hanya mengingatkan agar pihak-pihak terkait di Malang bersikap kooperatif.

"Kami imbau agar pihak-pihak terkait di Malang dapat bersikap kooperatif dan jika ada informasi dapat menyampaikan pada KPK," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2011.

Rendra mengaku disangka menerima gratifikasi dari rekanan proyek DAK tersebut. "Saya kan disangkakan menerima gratifikasi dari pemborong, rekanan DAK 2011," katanya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Bupati Malang Mengaku Jadi Tersangka, Ini Tanggapan KPK

Rendra yang mendampingi proses penggeledahan di Pendopo. Rendra juga mengaku sudah menandatangani penyitaan barang bukti dan penggeledahan di rumah dinasnya itu.

Menurut Rendra, dalam penggeledahan itu, petugas KPK menyita sejumlah dokumen.

"Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diambil. Dan saya tadi menandatangani satu, berita acara penggeledahan. Dua, berita acara tentang barang bukti dan ketiga STPBB. Itu yang saya tanda tangani," kata Rendra.

Ketua DPW NasDem Jawa Timur itu mengatakan, barang bukti yang dibawa KPK berupa dokumen.

"Dokumen, ada dokumen kepegawaian, ada beberapa surat pengaduan dari masyarakat," katanya.

Kompas TV Dari 535 bakal calon legislatif yang mendaftar KPU Kota Malang menetapkan sebanyak 529 orang di antaranya masuk dalam daftar Caleg tetap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com