Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Kemenko Polhukam, Para Aktivis Lingkungan Ini Temui Wiranto

Kompas.com - 08/10/2018, 15:03 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Hidup (GEMPAL) mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melakukan audiensi, Senin (8/10/2018).

Ketua Umum Gempal, Ribah Setiawan Rusban mengatakan, kedatangan mereka untuk meminta dukungan Kemenko Polhukam dalam aktivitas di bidang lingkungan hidup.

Menurut dia, ada sejumlah persoalan lingkungan seperti pencemaran lingkungan hidup.

Ribah mencontohkan, di daerah Bekasi, Jawa Barat, ada perusahaan yang telah melanggar aturan dengan membuang hasil limbah secara sembarangan.

“Permasalahannya adalah di Kabupaten Bekasi ini ada 7 kawasan industri di sana tentunya banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Dari perusahaan ini banyak menghasilkan limbah industri yang menjadi masalah limbah industri tersebut bukan limbah yang ekonomis,” kata Ribah.

Menurut Ribah, banyak dari perusahaan-perusahaan itu menghasilkan bahan limbah dari bahan berbahaya dan beracun, lalu dibuang sembarangan.

Namun, Ribah tak menyebut secara rinci perusahaan-perusahaan apa yang melakukan itu.

“Cuma pada saat kami sebagai pegiat lingkungan menegur mereka ya ada beberapa oknum aparat. Makanya saya ke sini kami memohon rekomendasi perlindungan hukum tugas kami di lapangan sebagai pegiat lingkungan hidup itu direstui atau minimal diketahui oleh Menko Polhukam,” ujar dia. 

Ribah berharap, melalui audiensi dengan Menko Polhukam, bisa membangun sinergis dan terjalin koordinasi dengan tugas-tugas lembaganya di lapangan

“Harapannya, berkoordinasi dengan Menko Polhukam, artinya tugas-tugas kami lebih ringan, aparatur di bawah lebih menghargai kami,” kata Ribah.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com