Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Hoaks Telah Memanipulasi Kualitas dan Martabat Demokrasi

Kompas.com - 05/10/2018, 11:14 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, berita bohong atau hoaks sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Pasalnya, hoaks telah memanipulasi pemilih membuat keputusan terlebih saat kontestasi Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Titi menanggapi kasus berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Hoaks memanipulasi dan menyebarkan kebohongan, sehingga ketika pemilih terpapar hoaks maka pemilih gagal membuat keputusan secara bebas berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Di sinilah demokrasi termanipulasi dan dirusak kredibilitasnya,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Alasan Prabowo Bela Ratna Sarumpaet Sebelum Kebohongan Terungkap

“Hoaks memanipulasi kualitas demokrasi dan membuat martabat demokrasi terciderai. Pemilih jadi kehilangan makna untuk berdaulat dalam membuat pilihannya,” tutur Titi.

Titi menuturkan, dalam memilih di Pemilu mendatang, mestinya pemilih memilih dengan bebas tanpa tekanan dan intimidasi.

Keputusan pemilih untuk memilih itu dibuat berdasarkan informasi yang jujur dan adil, fakta dan data yang menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Titi mengatakan kedaulatan rakyat dalam memilih di pemilu hanya bisa terwujud bila pilihan itu benar-benar dibuat atas kehendak bebas dari pemilih berdasarkan pendidikan politik yang benar dan jujur.

Baca juga: 4 Politisi Ini Dilaporkan ke MKD karena Kebohongan Ratna Sarumpaet

Menurut Titi, hoaks telah manipulasi informasi yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran.

“Jadi hoaks membuat kedaulatan rakyat menjadi tidak lagi murni, hoaks menjauhkan daulat rakyat dalam pemilu akibat manipulasi dan kebohongan yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan,”ujar Titi.

“Hoaks itu adalah racun yang bisa mematikan demokrasi jika kita terus biarkan hidup dalam demokrasi kita,” sambung Titi.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com