Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofyan Djalil: Daerah Sesar Bisa Jadi Lahan Pertanian, Bangunan Tak Boleh

Kompas.com - 04/10/2018, 16:34 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, fokus yang akan dilakukan saat ini adalah penataan pada wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawei Tengah.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, daerah rawan tsunami, dan daerah rawan terjadi likuefaksi (banyak juga ditulis likuifaksi) akan direlokasi. 

Likuefaksi adalah peristiwa ketika tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan dan kehilangan kekuatan.

Baca juga: Jokowi Buka Opsi Relokasi bagi Warga di Atas Garis Gempa

Akibatnya, perumahan atau bangunan yang terkena fenomena tersebut ambles.

"Di Palu kemarin sudah ketahuan daerah sesar yang terjadi likuefaksi, itu semua di daerah sesar, yang rumahnya tenggelam," kata Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Daerah yang terdampak likuefaksi saat bencana gempa dan tsunami di Palu, yaitu Petobo dan Balaroa. 

Daerah rawan bencana tersebut akan dialihfungsikan, misalnya menjadi lahan pertanian.

"Oleh sebab itu, tidak boleh dibikin bangunan di sana, itu bisa jadi lahan pertanian, tapi bangunan tidak boleh, itu maksudnya," lanjut dia.

Baca juga: Kementerian ATR Usulkan Relokasi untuk Korban Likuifaksi

Opsi relokasi tersebut sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi wilayah Petobo, Sulteng, Rabu (3/10/2018).

Jokowi mengatakan, rencananya warga yang berada di daerah rawan gempa akan direlokasi ke wilayah yang aman dari gempa.

"Tapi warga diajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain," ujar Presiden Jokowi seusai melihat dampak gempa di wilayah Petobo.

"Kita sudah siapkan lokasinya, meskipun lokasinya 20 Km dari sini. Tapi itu tempat-tempat yang dalam jangka panjang itu aman. Sudah mulai kita identifikasi sedetail itu," ujar Presiden Jokowi.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com