Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 77 Persen Publik Nilai Politik RI Lebih Stabil jika Ada 1 Parpol Kuat

Kompas.com - 04/10/2018, 15:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Lingkaran Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik menilai perpolitikan di Indonesia akan lebih stabil bila ada satu partai politik yang kuat.

Hal itu disampaikan oleh peneliti LSI Rully Akbar salam acara rilis survei yang bertema Pilpres dan Kerinduan Publik untuk Indonesia yang Kuat di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Mayoritas publik setuju Indonesia akan lebih stabil jika memiliki satu partai yang kuat sekali. Sebanyak 77,8 persen menyatakan setuju Indonesia akan lebih stabil jika memiliki satu partai yang kuat sekali," kata Rully.

Sementara itu 18,6 persen menyatakan tidak setuju dan 1,4 persen menyatakan biasa saja serta sisanya tidak menjawab.

Sedangkan saat ditanya ihwal definisi partai kuat, sebanyak 31,5 persen responden menyatakan partai yang kuat adalah yang mengakar di hati masyarakat. Sementara itu, sebanyak 25,6 persen menyatakan partai yang kuat ialah yang menang hingga di atas 30 persen di Pileg.

Sedangkan sebanyak 16,7 persen mendefinisikan partai yang kuat ialah partai yang berhaluan nasionalis-religius. Ada pula 14,8 responden yang mendefinisikan partai kuat lantaran dipimpin sosok yang tegas.

Selanjutnya sebanyak 5,3 persen ialah jawaban lainnya dan 6,1 responden tidak menjawab.

Sementara itu soal alasan dibutuhkannya partai yang kuat di Indonesia, sebanyak 31,5 persen masyarakat menilai Presiden perlu didukung partai yang kuat.

Baca juga: KPU Larang Pemasangan Atribut Parpol pada Bantuan untuk Korban Bencana

"Sebanyak 26,7 persen menyatakan partai kuat akan merekatkan keberagaman Indonesia. Sebanyak 16,2 persen menyatakan partai kuat akan memudahkan dalam pengambilan keputusan politik," ujar Rully.

"Sebanyak 13,5 persen menilai partai kuat akan mengurangi negosiasi yang tak perlu. Sebanyak 4,6 persen menyatakan jawaban lain dan 7,5 persen tidak menjawab atau tidak mengetahui persoalannya," lanjut Rully.

Diketahui, Survei ini digelar 14-22 September dengan menggunakan metode multi stage random sampling melalui wawancara tatap muka dan melibatkan 1.200 responden. Sementara margin of error survei 2,9 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com