Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Berkarya Gelar Nonton Bareng G30S/PKI

Kompas.com - 30/09/2018, 21:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya yang berisikan para sejumlah anggota keluarga Presiden kedua RI Soeharto menggelar acara nonton bareng film Pemberontakan G30S/PKI.

Acara berlangsung di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi, alis Titiek Soeharto, menyatakan, partainya menggelar acara menonton bersama film tersebut agar masyarakat tidak melupakan sejarah.

"Jadi tujuannya adalah agar kita tidak melupakan tragedi G30S/PKI tahun 1965 tentang pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan PKI terhadap jenderal-jenderal," kata putri kedua Soeharto itu di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Baca juga: Film Pengkhianatan G30S/PKI, Karya Seni yang Dianggap Meneror Satu Generasi

Ia menambahkan, partainya sengaja memilih memutar versi lengkap film ini yang berlangsung selama 4 jam.

Ia berharap dengan memutar versi lengkap film tersebut masyarakat benar-benar memahami apa yang terjadi pada 30 September 1965.

Saat ditanya adanya sejumlah pihak yang mengkritik film tersebut lantaran dinilai politis, Titiek tak memedulikannya.

Baca juga: Gerindra Perintahkan Kader di Daerah Gelar Nobar Film G30S/PKI

"Banyaknya itu berapa banyak sih (yang mengkritik)? Kan ada beberapa orang ya kalau mayoritasnya korban yang lebih banyak adalah korban PKI, bukannya PKI sendiri. Saya rasa kami jalan aja terus dengan sejarah yang memang terjadi di negara ini," ucap Titiek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com