Nasdem: Kader Pindah Dialami Semua Partai, Demokrat Jangan "Lebay"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan, pindahnya ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara GS Vicky Lumentut ke Partai Nasdem sama sekali tak terkait dengan persoalan hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan.

'Kader pindah itu dialami semua partai bukan hanya Demokrat, jadi jangan terlalu lebay. NasDem juga mengalami hal sama, ada anggota DPRD dan pengurus kita yang pindah ke partai lainnya," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/9/2018).

Willy menegaskan, perpindahan kader, tokoh politik merupakan konsekuensi logis dari demokrasi terbuka. Tokoh politik akan terus mencari tempat yang paling nyaman untuk memberikan kerja terbaiknya.

Baca juga: Wali Kota Manado Loncat ke Nasdem, Demokrat Duga Terkait Kasus di Kejaksaan

Willy pun menyayangkan gaya komunikasi Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief dan kader Demokrat lainnya di Twitter, yang mengatakan perpindahan tersebut karena tekanan kasus hukum di Kejaksaan.

Ia menegaskan, Nasdem tidak pernah menggunakan kejaksaan untuk kepentingan politik, meskipun Jaksa Agung saat ini merupakan mantan anggota DPR dari Partai Nasdem.

“Kita tidak pernah mencampuri persoalan hukum dan politik. Di Nasdem jika ada kader yang jadi tersangka kita minta mundur atau dipecat. Jadi kita juga tidak akan menerima orang-orang bermasalah karena itu bisa menjadi beban partai," ujar Willy.

Willy menilai reaksi Demokrat yang berlebihan ini disebabkan banyak kader partai berlambang mercy itu yang tidak sejalan dengan keputusan DPP pada pemilu mendatang.

"Jadi persoalan ini ada di internal Demokrat sendiri dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat," kata dia.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Banyak Tokoh Politik Bakal Gabung Nasdem

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Vicky sudah diberhentikan secara tidak hormat dari Demokrat. Hinca mengatakan, Partai Demokrat sangat terkejut saat mendengar Walikota Manado itu diresmikan sebagai kader Partai Nasdem.

Sebab, pada Senin (17/8/2018) lalu, Vicky masih hadir dalam Rapat Konsolidasi DPP Partai Demokrat dengan Ketua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia. Vicky juga hadir saat acara perayaan HUT Partai Demokrat ke-17.

Hinca pun menduga kepindahan Vicky berkaitan dengan masalah hukum yang tengah menjeratnya di Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014.

Menurut Hinca, Vicky sudah tiga kali dipanggil oleh Kejaksaan dalam kasus tersebut.

"Kami telah berusaha berkomunikasi dengan Yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi sama sekali tidak berhasil," kata Hinca.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat Andi Arief menyebut Kejaksaan Agung sudah menjadi alat politik dari Partai Nasdem. Hal ini disampaikan Andi lewat akun Twitter-nya @AndiArief_, Jumat (28/9/2018). Andi juga mempertanyakan apakah Presiden Jokowi mengetahui mengenai hal ini.

"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden," kicau dia.

Kicauan Andi itu langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, juga melalui akun Twitter. SBY meminta maaf kepada Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Saya minta maaf kpd Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas "tweet" Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yg terlalu keras *SBY*" kicau SBY lewat akun twitter @SBYudhoyono.