Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Prabowo-Sandiaga Sebut Etika Politik Kubu Jokowi-Ma'ruf Rendah

Kompas.com - 28/09/2018, 18:42 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, koalisi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki etika politik yang rendah.

Hal itu ia sampaikan merespons 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bagi saya, masuknya 15 Menteri kabinet kerja menjadi Timses, membuktikan rendahnya etika politik petahana," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Anggap Wajar 15 Menteri Gabung ke Tim Kampanye Nasional

Menurut Dahnil, masuknya menteri dalam tim kampanye berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kinerja menteri juga akan terganggu.

"Saya kira para menteri yang menjadi timses tersebut perlu belajar dari sikap Pak Mahfud MD yang menolak menjadi Timses karena merasa tak elok karena beliau masih menjabat BPIP, atau bisa juga meneladani etika Pak Din Syamsudin yang mundur," kata Dahnil.

Ia menegaskan, pasangan Prabowo-Sandiaga berkomitmen tidak melibatkan para kepala daerah yang berasal dari kader partai pengusung sebagai bagian dari tim kampanye.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pak Sandiaga yang Terhormat, Tolong Berkaca Sebelum Beri Statement...

"Mereka hanya diminta untuk bekerja maksimal untuk pelayanan dan pembangunan dan tidak perlu terbebani dengan kampanye Prabowo-Sandiaga," kata dia.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, sebelumnya memastikan, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional tak akan mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Baca juga: Gaet 15 Menteri, Ini Komitmen Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Ia juga menjamin bahwa para menteri itu tak akan menggunakan fasilitas negara jika terlibat dalam kegiatan kampanye.

“Kami sudah banyak pengalaman terkait hal tersebut. Dengan demikian pejabat negara yang memang berdasarkan undang-Undang tidak boleh gunakan fasilitas negara,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Jadi Jurkam Jokowi-Maruf, Wiranto Bilang Pejabat Negara Tak Harus Netral

“Kecuali presiden fungsi protokolernya melekat didalam diri presiden, tapi beliau selalu untuk berkampanye pada hari libur,” lanjut Hasto.

Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa timnya tak akan menggunakan kampanye negatif.

“Kita tidak akan menggunakan negative campaign, tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Terhadap program keberhasilan Pak Jokowi wajar kalau hal tersebut kami sosialisasikan,” kata Hasto.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com