Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Prabowo Saat Bertemu Politisi Golkar yang Beri Dukungan

Kompas.com - 27/09/2018, 17:17 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah politisi Partai Golkar yang tergabung dalam GoPrabu (Golkar Prabowo-Uno) pada Rabu (26/9/2018) malam, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, GoPrabu menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

Sikap politisi Partai Golkar itu berlawanan dengan Dewan Pimpinan Pusat yang telah menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo mengapresiasi dukungan tersebut.

Baca juga: Temui Prabowo, Sejumlah Politisi Golkar Sampaikan Dukungan

"Pada dasarnya Pak Prabowo menyampaikan silakan mendukung, Pak Prabowo terima kasih," ujar Dahnil, saat dihubungi, Kamis (27/9/2018).

Namun, Prabowo berpesan agar dukungan tersebut jangan sampai merusak soliditas Partai Golkar.

Menurut Dahnil, Prabowo menilai Partai Golkar sebagai salah satu aset bangsa.

Sementara itu, Dahnil meyakini Partai Golkar terbiasa dengan dinamika yang terjadi di internal. Apalagi partai berlambang pohon beringin itu bisa dibilang sebagai partai yang telah matang dalam dunia politik.

Oleh sebab itu, kata Dahnil, perbedaan pilihan politik dalam Partai Golkar tak akan menimbulkan masalah.

"Tetapi jangan sampai kemudian merusak Partai Golkar. Itu pesan penting dan tetap jaga soliditas Partai Golkar," kata Dahnil.

Sebelumnya, salah satu koordinator GoPrabu Cupli Risman mengatakan ia dan sejumlah politisi Golkar yang bergabung ke dalam GoPrabu menilai elektabilitas Golkar setelah resmi mendukung Jokowi saat ini mengkhawatirkan.

Apa lagi, kata Cupli, di beberapa daerah pemilihan (dapil), sosok Jokowi tak mampu memberikan efek keterpilihan bagi para calon anggota legislatif (caleg).

"Sampai hari ini kan sudah ditetapkan bukan dari Golkar wapresnya dan ini kalkulasi politik kita tidak menguntungkan bagi caleg-caleg yang bertarung di lapangan di dapil masing masing," ucap Cupli saat dihubungi, Senin (24/9/2018).

"Kalau di daerah tertentu kami bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kami mengambil inisiatif juga untuk merespons grass root. Kami caleg kan supaya terpilih. Kalau kami pro Jokowi kami tak dipilih orang kan kami juga repot kan sebagai caleg," lanjut dia.

Cupli menambahkan sedianya, ia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam GoPrabu tak akan mempermasalahkan dukungan kepada Jokowi jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai cawapres.

Sebab, jika Airlangga yang menjadi cawapres, ia optimistis elektabilitas Golkar saat ini sudah terkatrol.

Baca juga: Bertemu Politisi Golkar, Prabowo Bahas Sektor Ekonomi dan BUMN

Cupli pun menambahkan, sejumlah senior di Golkar juga sudah memberi sinyal jika ia dan sejumlah kader Golkar yang tergabung di GoPrabu menggalang dukungan. Karena itu, nantinya ia akan mematangkan struktur GoPrabu hingga ke daerah-daerah.

"Senior-senior partai sudah memberi sinyal ya, silaturahim Sandiaga ke Aburizal Bakrie, kemudian pertemuan Airlangga dengan Sandiaga di ultah Akbar Tandjung, itu sebenarnya sinyal-sinyal," ucap dia.

"Kami nangkapnya itu sinyal dari elite-elite Golkar sudah mulai memberi keleluasaan kepada kader Golkar khususnya caleg untuk mana yang dimungkinkan secara standing point untuk caleg di dapil masing-masing," lanjut dia.

Kompas TV Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, pun menyatakan kedua caleg itu tidak mempengaruhi keputusan Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com