Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Yang Penting Bukan Rangkap Jabatan Edy Rahmayadi, tapi Prestasi

Kompas.com - 27/09/2018, 10:36 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendapatkan sorotan publik karena rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Saat ini PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia sedang disorot tajam karena kasus tewasnya salah satu suporter Persija Haringga Sirla akibat pengeroyokan oleh oknum suporter Persib.

Partai Gerindra, salah satu partai pengusung Edy di Pilkada Sumatra Utara, tak mempermasalahkan rangkap jabatan tersebut.

Baca juga: Sejak Edy Rahmayadi Pimpin PSSI, Nyawa 22 Suporter Melayang

"Saya tidak tahu mekanisme aturan di PSSI apakah dibolehkah atau tidak Ketua Umum PSSI rangkap jabatan gubernur," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Partai Gerindra, kata dia, menyerahkan apa pun keputusan terkait rangkap jabatan Edy Rahmayadi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski demikian, Partai Gerindra juga menilai rangkap jabatan bukan soal yang utama. Sebab, yang lebih penting dari suatu kepemimpinan, yakni prestasi.

Baca juga: Soal Rangkap Jabatan Edy Rahmayadi, Ini Kata Mendagri

"Yang penting bukan tangkap jabatannya, yang penting seusai regulasi peraturan perundang-undangan," kata dia.

"Dan yang lebih penting adalah bisa membawa prestasi. Saya kira itu lebih penting bagi pemimpin-pemimpin rangkap jabatan agar tetap bisa membawa kepemimpinan lebih baik. Jadi enggak ada masalah," sambung dia.

Edy Rahmayadi sebelumnya menegaskan tidak akan melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Edy merasa, jabatannya sebagai Ketum PSSI tidak akan memengaruhi kerja gubernur.

"Oh, tidak dong, itu kan sudah ada program," kata Edy seusai dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Sumatera Utara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Edy menjelaskan, kegiatan PSSI sudah terprogram dan terencana. Program itu sudah disiapkan hingga 2034.

Edy menambahkan, setiap jenjang timnas mulai kelompok usia hingga senior sudah ada buku petunjuk administrasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com