Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raih Dukungan Keluarga Gus Dur, Kemenangan Belum Tentu Diraih Jokowi

Kompas.com - 27/09/2018, 05:05 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan keluarga Gus Dur mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 dinilai akan memberikan suntikan besar kepada pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu.

Sebab, keputusan itu bisa membuat simpatisan Gus Dur atau Gusdurian dan kaum nahdliyin ikut gerbong mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih Ma'ruf Amin juga merupakan mantan Rais 'Aam Syuriah atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Namun, sebenarnya dukungan besar NU itu tak hanya sampai di situ. Sebab, Jokowi-Ma'ruf Amin juga didukung partai politik yang kental aroma NU, yakni PKB dan PPP.

Lantas apakah dukungan besar NU dan Gusdurian merupakan tiket Jokowi-Ma'ruf memang pilpres 2019

"Saya tidak berani mengambil keputusan karena masih ada tujuh bulan buat kedua pasangan calon untuk memperebutkan perhatian pemilih," ujar pengamat politik Burhanudin Mutadi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Gerindra: Gus Dur Pernah Bilang, Prabowo Orang Paling Ikhlas di Republik Ini

Menurut Burhanudin, meski dukungan NU dan Gusdurian mengarah kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, belum ada jaminan pasangan itu akan menang di Pilpres 2019 mendatang.

"Keputusan kelompok Gusdurian yang diinisiasi figur kharismatik seperti Yenny Wahid tentu punya dampak terhadap suara jokowi. Tapi, apakah suara Gusdurian artinya Pemilu 2019 sudah selesai hari ini? Menurut saya belum," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu.

Ia menuturkan, variabel Pilpres 2019 sangat kompleks, tak hanya soal suara NU atau Gusdurian semata. Ada berbagai isu yang juga penting dan akan berpengaruh kepada hasil pemilu.

Salah satunya terkait isu ekonomi. Isu ini dinilai sangat penting karena terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. Rakyat bisa langsung menilai kinerja Jokowi sebagai presiden petahana di bidang ekonomi.

Itu artinya, kinerja pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi juga menjadi kunci di Pilpres 2019.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Dukung Jokowi-Maruf, PKB Sebut Kemenangan di Depan Mata

"Apakah pemerintah mampu menekan laju inflasi, apakah mampu meningkatkan daya beli masyarakat? Jadi terlalu gegabah kalau kita mengambil kesimpulan buru-buru karena terlalu prematur, karena pilpres masih tujuh bulan lagi," kata Burhanuddin.

Sementara itu, dari bebagai pemilu yang pernah ada, menurut dia, suara NU tidak pernah bulat memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Bulat dalam arti 100 persen warga NU memilih satu pasangan calon.

Menurut Burhanuddin, ada hal lain yang begitu memengaruhi suara kaum nahdliyin di tingkat bawah. Bukan suara keluarga Gus Dur, atau suara pimpinan PBNU. Hal lain itu, kata dia, yakni suara para kiai-kiai lokal NU.

"Memang figur Kiai Ma'ruf yang notabene adalah mantan rais 'aam syuriah di PBNU, lalu ada figur Yenny yang dukung Jokowi, tapi bagaimanapun patronase politik NU itu sangat ditentukan afiliasi kiai lokal. Jadi kalau menyebut bulat, kan, artinya 100 persen dan datanya tidak mengatakan 100 persen seperti itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com