Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Hoaks Perilaku Anti-Pancasila

Kompas.com - 26/09/2018, 15:39 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, hoaks atau berita bohong berbahaya untuk kemajuan peradaban bangsa. Hoaks juga bisa memecah persatuan bangsa. 

“Kita tidak ingin peradaban bangsa akhirnya tercoreng karena pemilu yang kemudian momentum bagi-bagi pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju dengan hoaks yang bisa memecah kesatuan bangsa,” ujar Hasto saat diskusi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Hasto mengatakan, pecandu dan pelaku hoaks merupakan ciri masyarakat tak beradab. Itu karena hoaks adalah bagian dari anti-pancasila. 

“Kalau kita lihat fitnah, hoaks adalah anti Pancasila,” ujar Hasto.

Baca juga: Sandiaga: Tak Ada Toleransi terhadap Kampanye Bernuansa Hoaks

Lebih lanjut, kata Hasto, modal demokrasi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan bukti konkret sebuah gagasan penuh dengan keteladanan, kebajikan, serta kesantunan.

“Berpolitik itu membangun peradaban kita. Pancasila sebagai way of life sebagai kepribadian bangsa dan jiwa,” tutur Hasto.

Hal yang sama juga dikatakan Politisi PDI-P Kapitra Ampera. Kapitra menyatakan, berita hoaks merupakan kejahatan peradaban.

“Peradaban Indonesia yang menuju pada ridho Ilahi menuju pada kesatuan umat manusia. Untuk itu saya ingin katakan stop hoaks,” ujar Kapitra.

Kapitra mengingatkan, kepada semua pihak akan bahaya hoaks yang bisa mengancam disintegritas bangsa.

“Kalau tidak negara ini tinggal kenangan, karena potensi konflik horizontal,” tutur Kapitra.

Baca juga: Ketua DPR: Tindak Tegas Akun Robot Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Sementara, pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Ratih Ibrahim mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menghindarkan masyarakat dari terpaan hoaks.

“Mengenali bahaya hoaks, membuktikan tekad untuk berjuang dalam kehidupan sosial politik di masyarakat betul-betul dijaga, damai utuh tidak ada hoaks,” papar Ratih.

Kompas TV Tim akan memantau beredarnya berita hoaks dan SARA selama masa kampanye pilpres dan pileg yang dimulai Minggu (23/9) hingga 13 April tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com