Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan 10.000 Masyarakat Tangsel, Gubernur Banten Puji Jokowi

Kompas.com - 26/09/2018, 13:49 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim memuji program-program Presiden Joko Widodo dihadapan masyarakat Banten.

Ia berharap, program tersebut bisa terus dilanjutkan.

Hal itu terjadi saat Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat kepada masyarakat di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (26/9/2018).

Hadir dalam acara itu 10.000 masyarakat Tangerang Selatan dan Kabupaten Banten penerima sertifikat.

Wahidin awalnya memuji kebijakan Jokowi yang membuat masyarakat bisa mendapatkan sertifikat atas tanah secara cepat dan gratis.

Baca juga: Sekjen Demokrat Bantah Wahidin Halim dan Soekarwo Dukung Jokowi-Maruf

"Catatan saya, ketika saya disini, kalau tidak salah, untuk tahun lalu sjaa 400.000 sertifikat yang diserahkan secara gratis," kata Wahidin.

"Dulu begitu sulitnya masyarakat untuk mengurus sertifikat," tambah dia.

Wahidin juga memuji program Jokowi yang lain seperti Kartu Indonesia Pintar serta Program Keluarga Harapan.

Menurut dia, banyak masyarakat Banten sudah merasakan manfaat dari program-program sosial di era Jokowi-Jusuf Kalla itu.

"Artinya apa, program ini harus dilanjutkan, harus diteruskan," kata Wahidin.

Terakhir, Wahidin juga memuji sosok Jokowi yang menurutnya sangat menyatu dengan rakyat.

Misalnya, kata dia, pada acara pembagian sertifikat ini, Jokowi sekitar 30 menit menghabiskan waktunya untuk bersalaman dan berfoto bersama masyarakat yang hadir.

"Pak Presiden mau menyalami seluruh rakyat," kata Wahidin.

Baca juga: Gubernur Banten Sebut Bantuan Keuangan DKI Kecil, Gubernur DKI Bantah

Dikonfirmasi seusai acara, Wahidin membantah ia mengampanyekan agar Jokowi dipilih lagi di Pilpres 2019.

Ia mengaku hanya menyampaikan fakta-fakta kepada masyarakat mengenai kerja Jokowi selama ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com