Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Bicara Sulitnya Kelola Negara di Hadapan Sandiaga...

Kompas.com - 25/09/2018, 07:45 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berbicara mengenai sulit dan pahitnya mengelola negara dihadapan rivalnya, Sandiaga Uno. Hal tersebut terjadi saat Presiden Jokowi dan Sandiaga sama-sama menghadiri acara 50 tahun Kadin di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (25/9/2018) malam.

Dalam acara itu, Jokowi yang juga calon presiden nomor urut 01 didapuk sebagai pembicara utama. Sementara Sandiaga yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 02 hadir sebagai salah satu anggota Kadin.

Jokowi sempat menyapa secara khusus Sandiaga sebelum memulai pidatonya.

"Tidak lupa sahabat baik saya yang satu ini, Bapak Sandiaga Uno. Kalau enggak saya sebut bisa keliru besar," kata Jokowi.

Baca juga: Sandiaga Kritik Infrastruktur Jokowi Tak Efektif Kurangi Pengangguran

Sandiaga pun langsung berdiri dari tempat duduknya saat disapa Jokowi. Ia lalu tersenyum sambil membungkukkan badan. Anggota Kadin lain yang hadir bertepuk tangan melihat momen tersebut.

Jokowi lantas bicara soal sulitnya mengelola negara sebesar Indonesia. Sebab, ada lebih dari 17.000 pulau yang harus diperhatikan pembangunannya.

"Mengelola negara sebesar ini tidak gampang, tidak mudah. Setiap daerah memiliki kasus, permintaan dan kebutuhan berbeda. Banyak yang menanyakan kepada saya, kalau hitung-hitungan politik, ekonomi yang paling cepat itu bangun di Jawa," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, sebanyak 60 persen penduduk itu di Jawa. Secara hitung-hitungan politik dan ekonomi, membangun Jawa saja sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan elektabilitas bagi seorang petahana.

Namun, Jokowi menegaskan, ia tak mau terjebak dengan cara mudah tersebut. Ia ingin agar pembangunan merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ia pun mengakui upaya pembangunan yang merata ini tak langsung berdampak pada perekonomian.

"Tapi kadang harus sakit pahit dulu, jangan suka yang instan-instan, yang cepat-cepat, karena enggak ada sekarang yang instan, apalagi negara sebesar ini pasti ada prosesnya," kata dia.

Selain kawasan yang luas dan persoalan dalam negeri yang beragam, Jokowi juga menyinggung adanya masalah dari luar negeri. Situasi global, menurut Jokowi, ikut mempersulit pengelolaan negara.

Misalnya, adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China dan pelemahan ekonomi di beberapa negara lain.

Namun, Jokowi memastikan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi dampak dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

"Konsolidasi dan koordinasi yang kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha. Kalau bisa sektor itu ketemu, akan gampang sekali membangun yang namanya trust. Baik public trust, baik international trust, market trust, market confidence," ujarnya.

Baca juga: Disaksikan Sandiaga, Jokowi Dapat Penghargaan Tokoh Pemerataan Pembangunan

Dalam acara tersebut, Jokowi pun mendapat penghargaan dari Kadin sebagai tokoh pemerataan pembangunan karena kebijakannya yang membangun infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Sandiaga pun mengucapkan selamat kepada Jokowi. Ia mengakui pencapaian Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur. Namun, Sandiaga juga memiliki catatan bahwa infrastruktur yang selama ini dibangun tak terlalu berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja.

"Dampak yang dirasakan lapangan pekerjaan enggak langsung diciptakan melalui pembangunan infrastruktur ini," kata dia.

Kompas TV Apa strategi dan slogan yang akan dipakai masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com