PKB: Masalah Atribut Parpol di Deklarasi Kampanye Damai Tak Perlu Dilebih-lebihkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai, tidak perlu dilebih-lebihkan polemik adanya atribut partai dalam Deklarasi Kampanye Damai pada Minggu (23/9/2018) pagi.

Menurut dia, KPU tidak bisa mengontrol apabila ada kejadian di luar lokasi deklarasi.

"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Karding di Jakarta, Senin (24/9/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Dia menjelaskan, memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing.

Menurut dia, seluruh parpol telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

Karding mengatakan, relawan serta parpol riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita, yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya.

Baca juga: SBY WO, KPU Yakin Rute Pawai Festival Steril dari Atribut Parpol

Selain itu, Karding mengaku melihat di media sosial Twitter, ada sebuah foto yang memperlihatkan bendera Demokrat berada di belakang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat berjalan pada karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

Hal itu, menurut dia, perlu diklarifikasi ke publik agar tidak merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf seakan-akan menjadi pihak yang tidak taat dan tidak adil saat deklarasi kampanye damai.

Sebelumnya, SBY "walkout" dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Cerita Sandiaga Cari SBY yang Hilang Usai Festival Kampanye Damai

Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 yang dilanggar.

Misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap "walkout" dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara Deklarasi Kampanye Damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, beliau turun dan 'walkout' karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Hinca mengatakan awalnya kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai agar tidak terkesan kampanye.

Namun, menurut dia, pada kenyataannya, dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.

Hinca menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut.