Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Kampanye Capres dan Cawapres Diminta Tak Berikan Informasi Bohong kepada Pemilih

Kompas.com - 22/09/2018, 11:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan pentingnya pihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menyebarkan informasi-informasi yang jujur.

Ia menilai, informasi bohong atau hoaks bisa merusak kedaulatan masyarakat dalam proses pemilihan.

"Berita bohong atau kampanye fitnah sangat mengganggu esensi kita dalam menjalani kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu diwujudkan kalau mereka bisa bebas memilih," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Kampanye Asik, Damai, dan Antihoaks' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (22/9/2018).

Persebaran hoaks, kata dia, juga merusak asas kejujuran dan keadilan dalam pemilihan.

Baca juga: Ketua DPR: Tindak Tegas Akun Robot Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

 

Sebab, informasi bohong, ujaran kebencian dan fitnah, bisa melumpuhkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihannya secara jernih.

"Betapa bahayanya hoaks itu membuat pemilu kita tidak legitimate. Padahal, yang penting dalam pemilu itu legitimasi. Kalau pemilihnya membuat keputusan didasari informasi yang tidak bebas dan tidak jujur, itu tidak legitimate," papar dia.

Kendati demikian, Titi melihat ada perubahan yang cukup signifikan dibanding Pemilu 2014 lalu.

Ia menuturkan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah, berkembang sangat masif ketika tahapan Pilpres 2014 belum dimulai.

Saat ini, kata dia, para tim calon mulai menggunakan data-data dalam berkampanye.

Namun, Titi melihat unsur ujaran kebencian dan kebohongan terkadang masih melekat terhadap data-data yang disampaikan kepada publik.

"Mereka bergeser secara data, tetapi hoaksnya masih ada disertai ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu efektif kalau ketemu hoaks, dampaknya dobel," kata dia.

Baca juga: Polri Tangkap Satu Lagi Tersangka Penyebar Hoaks Kerusuhan di MK

Titi sebelumnya juga pernah menjelaskan, polarisasi akibat perbedaan politik di masyarakat harus segera ditekan guna menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan.

"Akan baik kalau semua pihak dan para elite politik bisa menahan diri," kata dia.

Ia juga menekankan, pentingnya elite politik untuk menyebar gagasan dan program dari setiap calon yang mereka usung.

Elite harus ikut memperkuat kemampuan publik mempelajari visi, misi, rekam jejak, hingga program pasangan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com