Dapat Pengawalan 37 Personel Polisi, Sandi Minta Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Sandiaga Uno memandang upaya Polri mengerahkan 37 polisi untuk masing-masing calon presiden dan wakil presiden dinilai berlebihan. Ia beralasan beban perekonomian nasional masih berat.

"Saya lagi mau koordinasi dengan Pak Prabowo (Calon Presiden Prabowo Subianto) supaya pengawalan jauh dikurangi karena beban anggaran besar karena kita tahu ekonomi lagi berat," kata Sandi di depan kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Ia ingin jumlah anggota polisi yang mengawal para calon dikurangi. Sandi juga melihat kondisi tahapan Pilpres 2019 ini masih kondusif sehingga tak perlu pengamanan calon dalam jumlah banyak.

Baca juga: Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Dapat Pengawalan Masing-masing 37 Polisi

"Sebetulnya kalau kita lihat kondusif semua. Mungkin kita yakinkan alangkah baiknya ada penghematan, pemborosan, kurangi, bantu negara kurangi biaya," kata Sandi.

"Selama ini saya dan Prabowo gerak di masyarakat aman-aman saja dijaga Allah," lanjutnya.

Sebelumnya Wakil Kepala Polri Komjen Ari Dono mengatakan, setelah penetapan tersebut, pihaknya mengerahkan 37 polisi untuk masing-masing calon.

Baca juga: Presiden Jokowi Tanda Tangani Perpres Pengamanan Capres-Cawapres

"Sebanyak 37 orang yang dilatih untuk kesiapan pengamanan yang melekat 1 x 24 jam," kata Wakapolri di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/9/2018) sore.

Wakapolri menambahkan, khusus pengamanan Jokowi sebagai Presiden tetap menjadi kewenangan Paspampres.

Namun, jika Jokowi cuti sebagai presiden, maka pengamanan akan diambil alih Polri.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Capres-Cawapres juga disebutkan capres dan cawapres perlu mendapat pengamanan dan pengawalan secara profesional sejak penetapan sampai dengan pengumuman capres-cawapres terpilih oleh KPU.

Pengamanan dan pengawalan capres-cawapres dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian bunyi Perpres yang dikutip dari Setkab.go.id, Kamis.

"Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, pengamanan dan pengawalan tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres yang ditandatangani Presiden per 19 September 2018 ini.

Pengamanan dan pengawalan, menurut Perpres itu, dilakukan sejak penetapan dan pengumuman pasangan capres dan cawapres sampai dengan penetapan pasangan capres-cawapres terpilih.