Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Masih Pilih Caleg Bermasalah karena Tidak Tahu hingga Politik Uang

Kompas.com - 21/09/2018, 08:06 WIB
Devina Halim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dinilai masih sering memilih calon anggota legislatif (caleg), meskipun orang tersebut bermasalah.

Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw mengatakan, hal itu yang membuat parpol tetap mencalonkan eks koruptor sebagai caleg.

"Ada fakta-fakta di masa lalu, tetap saja masyarakat memilih para mantan penjahat, dalam Pilkada, mungkin ini yang membuat parpol tetap saja ngotot mencalonkan mereka," tutur Jeirry kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Ini Daftar 13 Parpol yang Usung Caleg Eks Koruptor

Menurutnya, jumlah calon yang terlalu banyak membuat masyarakat bingung.

Ia memberi contoh. Misal di suatu daerah pemilihan, terdapat 10 kursi yang diperebutkan. Jika ada 16 partai yang bertarung, artinya ada 160 caleg.

Hal itu membuat masyarakat semakin sulit mencari latar belakang para caleg satu per satu.

"Masyarakat akan bingung, makin banyak calon akan makin membuat calon-calon yang punya masalah tidak akan tercermati oleh masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Pencoretan Caleg DPD Berstatus Pengurus Parpol Diapresiasi

Selain itu, akses informasi seseorang berbeda-beda. Tak semua masyarakat mengetahui soal hal ini, maupun latar belakang caleg yang bermasalah.

Faktor terakhir yang membuat masyarakat sering kali memilih caleg yang bermasalah adalah politik uang.

Menurut dia, politik uang menghilangkan esensi pemilu untuk memilih pemimpin yang lebih baik demi memajukan bangsa. Akibatnya, dalam memilih, masyarakat akan berpikir serba praktis.

"Kalau kemudian politik uang dimainkan, itu akan membuat masyarakat makin memilih pragmatisme politik ketimbang hal-hal yang substantial bagi perkembangan demokrasi kita," terang dia.

Oleh sebab itu, solusi paling efektif menurutnya adalah dengan mengedukasi publik. Hal itu dapat dituangkan melalui kampanye.

Ia pun mengajak semua orang untuk turut berpartisipasi dalam proses saling mengedukasi masyarakat agar tidak memilih caleg yang bermasalah.

Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019 yang baru saja ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 7968 caleg DPR RI. Di tingkat itu, seluruhnya telah bersih dari mantan terpidana korupsi.

Namun, di level DPRD Provinsi, terdapat 12 caleg eks koruptor. Sementara di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, KPU menemukan 26 mantan koruptor sebagai caleg.

Kemudian, untuk tingkat DPD, terdapat tiga orang caleg yang merupakan mantan napi korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com