Kampanye Publik Dinilai Lebih Efektif Dibanding Penandaan Caleg Eks Koruptor di Surat Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw khawatir akan potensi terjadinya polemik jika penandaan bagi calon anggota legislatif (caleg) eks koruptor direalisasikan.

Wacana penandaan tersebut diusulkan beberapa pihak setelah peraturan terkait larangan eks koruptor "nyaleg" dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Jeirry menjelaskan, opsi tersebut perlu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ia khawatir akan terjadi perbedaan pendapat lagi soal PKPU tersebut, seperti yang terjadi pada PKPU larangan eks koruptor maju sebagai caleg.

"Sebetulnya yang perlu dipikirkan adalah, apakah nanti dimasukkan (ke PKPU) akan menimbulkan kontroversi seperti sekarang," tutur Jeirry kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: KPU Coret Opsi Penandaan Caleg Eks Koruptor di Surat Suara

"Nanti beda tafsir lagi antara KPU, Bawaslu, dan lain-lain, kalau penandaan itu tetap diberikan," lanjut dia.

Oleh sebab itu, solusi yang paling efektif menurutnya adalah melalui ruang publik. Caranya adalah melakukan kampanye untuk mengedukasi publik untuk tidak memilih calon-calon yang bermasalah.

"Yang paling mungkin adalah melakukan proses penyadaran publik, itu sangat terbuka, itu tidak akan ada kontroversi, kalau polemik mungkin tetapi kalau di ruang publik kan lebih bebas ketimbang kalau lewat proses di KPU," ujarnya.

Sebelumnya, banyak pihak mengusulkan agar KPU menandai caleg mantan napi korupsi. Penandaan itu, diusulkan diberikan di surat suara, maupun di TPS-TPS.

Baca juga: Pengamat: Parpol Kurang Sensitif bila Tetap Ajukan Caleg Eks Koruptor

Dengan menandai caleg eks koruptor, diharapkan masyarakat mendapat informasi mengenai status caleg sebagai mantan napi korupsi, sehingga dapat mempertimbangkan kembali untuk memilih caleg tersebut.

Baru-baru ini, KPU sudah mencoret opsi penandaan di surat suara bagi calon legislatif (caleg) mantan napi kasus korupsi.

Alasannya, KPU telah merampungkan desain surat suara yang proses pembuatannya melibatkan partai politik peserta Pemilu 2019.

Meski demikian, pemberian tanda caleg eks koruptor masih bisa dipertimbangkan untuk diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).