Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herzaky Mahendra Putra
Pemerhati Politik

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Mahasiswa Program Doktoral Unair

Demokrat, AHY, dan Peluang "Rebound" di 2019

Kompas.com - 19/09/2018, 18:28 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pertama, SBY berhasil memimpin Indonesia selama dua periode, dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang tahan terhadap berbagai guncangan dari luar, maupun situasi sosial politik dan pertahanan keamanan yang stabil. Tidak ada ancaman perpecahan atau konflik sosial yang meluas. Malah, konflik menahun bisa dipadamkan, seperti Aceh dan Poso.

Pengalaman SBY dan Partai Demokrat bisa dioptimalkan untuk memastikan koalisi Prabowo-Sandi mengusung narasi positif dan konstruktif dalam tawarannya ke masyarakat Indonesia.

Bagaimana strategi dan peta jalan membuat ekonomi yang lebih stabil dan kuat, serta berkeadilan di periode 2019-2024, dengan tetap melanjutkan apa yang dicapai oleh pemerintahan saat ini?

Bagaimana mengelola perbedaan, terutama akibat meluasnya penggunaan media sosial dan reproduksi hoax yang merajalela, serta polarisasi yang meningkat dalam empat tahun terakhir ini?

SBY dan Demokrat tentunya sangat mumpuni berbicara tentang ini, karena keberhasilan SBY memimpin Indonesia selama dua periode. Konsep-konsep mendasar seperti ini harus menjadi salah satu prioritas dalam program yang ditawarkan koalisi Prabowo-Sandi.

Kedua, publik semakin jengah dengan narasi kebencian, ketakutan, dan pesimisme. Publik senang menjaga optimisme, meskipun tidak harus menghilangkan kekritisan.

Publik pun bosan dengan polarisasi dan pertengkaran mengenai isu-isu lama yang terus digoreng.

Hanya saja, ada pihak-pihak yang terus mereproduksi isu perpecahan bangsa secara masif bertamengkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan mantra toleransi, maupun pihak-pihak yang terus mereproduksi isu pesimisme akan nasib bangsa ini.

Demokrat yang selama ini dikenal sebagai partai pluralis dan mengedepankan persatuan kesatuan bangsa, serta sosok Agus yang selalu konsisten menebar optimisme, bisa membantu meredam gorengan isu perpecahan bangsa dan isu pesimisme terhadap nasib bangsa yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran pertikaian selama ini.

Demokrat dan Agus bisa memainkan peran sebagai penyeimbang dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terjebak dalam jeratan isu polarisasi dan pesimisme.

Jika komitmen Demokrat dan Agus ini bisa tertanam kuat dalam koalisi Prabowo-Sandiaga, simpati dan sentimen positif publik bakal mengalir deras. Bukan hanya untuk koalisi Prabowo-Sandi secara umum, melainkan juga kepada Demokrat dan AHY secara khusus.

Demokrat dan AHY pun bakal menjadi faktor pembeda di Pilpres 2019 ini, missing pieces bagi Prabowo dan koalisi parpol pengusungnya yang tidak dimiliki di Pilpres 2014.

Apresiasi tambahan bakal mengalir kepada Demokrat dan AHY karena tetap berjuang tulus dan sepenuh hati untuk pemenangan Prabowo-Sandi, meskipun bukan AHY ataupun kader Demokrat yang diusung sebagai capres-cawapres.

Narasi tetap teguh berjuang bukan hanya di saat menjadi pemimpin sangatlah disukai publik. Dan, peluang untuk rebound bagi Demokrat dan AHY di 2019 bakal membesar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com