Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Imbau Masyarakat Waspada soal Isu Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket

Kompas.com - 18/09/2018, 07:22 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk waspada apabila menerima suatu paket yang mencurigakan.

Hal itu dikatakan Dedi merespons kasus modus kirim paket ke alamat yang sengaja disalahkan dan diduga berisi narkoba.

“Dari manapun maka hal yang harus dilakukan masyarakat, satu konfirmasi ke pengirim bahwa saya tidak pernah pesan,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (17/9/2018) malam.

Kedua, kata Dedi, masyarakat yang menerima pesan paket tersebut harus mencatat identitas pengantar dan asal paket tersebut.

Baca juga: [HOAKS] Pesan soal Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket

Lalu, kata Dedi, masyarakat dianjurkan untuk melaporkan kepada petugas Polri terdekat bila mendapatkan sesuatu paket mencurigakan.

“Masyarakat tetap waspada tidak mudah percaya dengan semua kiriman paket yang tidak dikenal,” kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, terdapat kasus pengiriman paket misterius berisi narkoba di Yogyakarta yang kini sedang diselidiki. 

“Untuk case tersebut terjadi di Yogyakarta dan sedang dilakukan pendalaman serta assesment terhadap kasus tersebut yang ditangani oleh Polresta Yogyakarta,”ujar Dedi.

“Khusus kasus paket dari China maka tim akan melakukan pendalaman lebih lanjut,” sambung Dedi.

Diberitakan sebelumnya, di aplikasi pesan beredar informasi dari Kapolda yang mengimbau ketua RT dan ketua RW untuk berhati-hati dengan pengiriman paket dari luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga: Beredar Pesan Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket, Polri Pastikan Hoaks

Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa sindikat narkoba memiliki modus salah kirim paket dalam mengedarkan barang haram itu. Penerima pun dapat dijadikan tersangka jika mengambil paket itu.

Pesan berantai ini mengatasnamakan Kapolda dan Humas Polri.

Dedi Prasetyo menegaskan pesan tersebut adalah hoaks.

"Berita tersebut tidak benar adanya atau hoaks. Kapolda maupun Humas Polri tidak pernah membuat siaran pers seperti itu. Dan saat ini masih didalami oleh tim Cyber Polri," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (17/9/2018).

Kompas TV Satu persatu rumah warga dan indekos digeledah petugas di kawasan Pasar Rumput Setia Budi, Jakarta Selatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com