Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan mengadukan media Asia Sentinel yang membuat berita fitnah tentang Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Pers Hong Kong.

"Kami akan ke Hong Kong untuk mengadukan langsung hal ini kepada Dewan Pers Hong Kong," kata Hinca di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Hinca datang ke kantor Dewan Pers untuk mengadukan sejumlah media di Indonesia yang mengutip dan menyebarluaskan berita di Asia Sentinel. Ia diterima Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar dan anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun.

Hinca juga sekaligus meminta bantuan kepada Dewan Pers untuk mengontak Dewan Pers Hong Kong. Jika sudah ada jawaban, ia memastikan jajaran Demokrat akan terbang ke Hong Kong untuk mengadukan Asia Sentinel.

Baca juga: Berita SBY di Asia Sentinel Dihapus, Demokrat Makin Yakin Itu Propaganda

"Kalau perlu anggota Dewan Pers juga nanti kami ajak untuk ikut mendampingi," kata Hinca.

Hinca menegaskan, SBY dan Partai Demokrat tidak akan tinggal diam dengan fitnah yang dilakukan  Asia Sentinel. Sebab, ini tak hanya menyangkut nama baik Demokrat dan SBY, tetapi juga terkait iklim kebebasan pers yang bertanggung jawab.

"Ke mana pun akan saya kejar," ujar Hinca, yang juga mantan anggota Dewan Pers itu.

Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018) memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Baca juga: Demokrat Gugat Asia Sentinel karena Tuduh SBY Cuci Uang lewat Century

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara. Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel. Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, tetapi sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.