Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Jokowi Diberi Pembekalan Tangkis Isu Miring soal Ekonomi

Kompas.com - 14/09/2018, 22:26 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun meminta para relawan Joko Widodo untuk menangkis isu miring soal ekonomi yang digulirkan kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan Misbakhun saat membuka rapat kerja nasional Relawan Jokowi Bersatu (RJB) di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Ada ratusan anggota RJB yang hadir dalam rakernas pertama kelompok relawan yang akan memenangkan duet Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu.

Misbakhun pun memberi jurus kepada para relawan untuk menangkis tudingan-tudingan miring dari kubu Prabowo-Sandi tentang kinerja Presiden Jokowi di bidang ekonomi.

“Pertarungan kali ini tidak mudah walaupun capaian hasil pembangunan era Pak Jokowi luar biasa dahsyat, karena pihak sebelah selalu bilang rakyat susah akibat harga kebutuhan pokok mahal dan lain-lain,” ujar Misbakhun kepada para relawan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat malam.

Baca juga: Para Ahli Ekonomi di Balik Visi Misi Prabowo-Sandiaga Uno

Misbakhun menguraikan, Presiden Jokowi mengusulkan berbagai program kerakyatan dalam RAPBN 2019. Fokusnya adalah memutus lingkaran setan kemiskinan akibat akses pendidikan dan sarana kesehatan yang buruk.

“Subsidi yang mubazir dihapus untuk dialokasikan membangun Indonesia jauh lebih baik. Pemerintahan Pak Jokowi terus menaikkan taraf hidup rakyat,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR itu mengajak RJB aktif menangkis jurus politisasi emak-emak yang dipakai kubu Prabowo - Sandiaga. Sebab, seringkali serangan menggunakan jurus “emak-emak” tak berdasar data.

Misbakhun mencontohkan para emak-emak di kubu Prabowo - Sandi yang mengeluhkan kenaikan harga. Padahal, katanya, sampai saat ini inflasi tetap terkendali.

“Data yang dipakai untuk jurus emak-emak itu tak berdasar. Silakan, bisa dicek di TPID (tim pengendalian inflasi daerah),” kata mantan pegawai pajak itu.

Baca juga: Sandiaga: Pemerintah Harus Lebih Waspada dalam Mengatasi Masalah Ekonomi 

Selain itu, Misbakhun juga membekali para relawan tentang cara menangkis tudingan soal pemerintahan Jokowi yang gemar berutang. Menurut dia, utang merupakan keniscayaan meski pemerintah sebenarnya tak menginginkannya.

Hanya saja, kata Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan utang untuk hal-hal produktif. Misalnya, menggencarkan pembangun infrastruktur bandara, jalan, hingga bendungan.

“Sehingga infrastruktur hadir, roda ekonomi akan berkembang. Yang bisa menyelesaikan infrastruktur kusut adalah Jokowi dengan program kerja cepat,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com