Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partainya Diprediksi Terancam Tak Lolos ke DPR, Ini Komentar Petinggi PKS

Kompas.com - 13/09/2018, 12:05 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah atau partai politik yang diprediksi terancam tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Hal itu jika merujuk hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA yang dirilis pada Rabu (12/9/2018).

Apa tanggapan PKS soal hasil survei ini?

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, hasil survei bukanlah hal tunggal yang harus dipercayai.

"Karena dia sudah mengalami sendiri bagaimana kadang-kadang tidak akurat," ujar Hidayat, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Survei LSI: 6 Parpol Tak Lolos ke DPR, 5 Parpol Terancam

"Misalnya survei tentang Pilgub DKI tidak akurat, survei tentang Pilgub Jawa Barat tidak akurat, survei tentang Pilgub Jateng juga tidak akurat," lanjut dia.

Hidayat mengatakan, partainya memiliki survei sendiri yang dijadikan rujukan untuk melihat elektabilitas partai. Meski demikian, PKS juga tidak mengabaikan survei dari lembaga lain.

PKS, kata Hidayat, menghormati LSI Denny JA sebagai lembaga survei. Namun, ia juga memberikan catatan kepada survei LSI Denny JA yang dinilainya kadang tak akurat untuk sejumlah survei seperti saat Pilgub DKI, Jateng dan Jabar.

"Tapi jelas ini adalah bagian dari masukan dan kami akan jadikan sebagai masukan tanpa harus alergi tapi tanpa harus melebih-lebihkan. Dia adalah survei saja," kata Hidayat.

Baca juga: Survei LSI: Golkar, Demokrat, dan PKB Diprediksi Bertarung di Papan Tengah pada Pemilu 2019

Ia yakin, elektabilitas PKS akan terus meningkat sebab masih banyak waktu sebelum Pemilu 2019.

Partai terancam tak lolos 

Sebelumnya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan saat survei dilakukan, sejumlah partai tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Survei ini dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Enam parpol yang diprediksi tidak lolos itu adalah:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipilih 0,6 persen responden
2. Partai Bulan Bintang (PBB) dipilih 0,2 persen responden
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipilih 0,2 persen responden
4. Partai Berkarya dipilih 0,1 persen responden
5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dipilih 0,1 persen responden
6. Partai Garuda dipilih 0,1 persen responden

Sementara itu, ada lima partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen, yaitu:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih 3,9 persen responden
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipilih 3,2 persen responden
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipilih 2,2 persen responden
4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dipilih 1,7 persen responden
5. Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 1,4 persen

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com