Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Johan Budi Bantu Megawati Cetak Kader Antikorupsi

Kompas.com - 13/09/2018, 11:32 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bergabungnya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai caleg PDI Perjuangan bukan karena motif haus kekuasaan.

Johan justru ingin terjun langsung membangun sistem antikorupsi serta membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan oleh mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi.

Keduanya menuduh Johan Budi dan para pimpinan KPK haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.

Menurut Basarah, berbeda dari tuduhan itu, keputusan Johan Budi bergabung ke PDI Perjuangan justru menunjukkan bahwa dia tak mau menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsa.

Tujuannya adalah untuk memastikan pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan dengan cara masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.

"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/9/2018).

Basarah menjelaskan, sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.

Kebanyakan dari masyarakat, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat dan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi.

"Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang efektif," kata Basarah.

Wakil Ketua MPR RI itu melanjutkan, banyak yang menuduh bahwa lembaga parpol sebagai sumber penyebab korupsi.

Tetapi sedikit sekali yang mau sungguh-sungguh ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.

Padahal dalam sistem kenegaraan, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan republik karena peran dan fungsinya yang sangat strategis.

Menurut Basarah, Megawati memang figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi.

Salah satu buktinya, Megawati tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.

"Bahkan mendukung PKPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret," kata Basarah.

Basarah menyatakan, PDI Perjuangan menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan partai itu sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com