Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unggahan Farhat Abbas soal "Pilih Jokowi" yang Berujung Teguran dan Permintaan Maaf...

Kompas.com - 13/09/2018, 09:33 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Bukan Jubir

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni juga menyayangkan pernyataan Farhat itu.

Ia menegaskan, pernyataan Farhat melalui akun media sosialnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut TKN Jokowi-Ma'ruf.

"Kami akan memberikan teguran internal ke Bang Farhat. Ini bukan narasi Jokowi-Maruf," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia itu.

Raja menegaskan, setiap anggota tim kampanye memang mempunyai gaya sendiri-sendiri dalam mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, cara-cara yang membawa isu primordial tak bisa dibenarkan.

Baca juga: Farhat Abbas Ditegur TKN Jokowi-Maruf, Ini Kata Muhaimin Iskandar

"Kami tak pernah memainkan isu agama, membangun sentimen primordial apalagi mengaitkan ini dengan akhirat. Ini soal duniawi kok," kata Raja.

Raja juga sekaligus mengklarifikasi posisi Farhat Abbas di TKN Jokowi-Ma'ruf.

Awalnya, Farhat Abbas sempat mengaku sebagai juru bicara dan sudah mengikuti pelatihan bersama 100 orang lainnya.

Namun, pada akhirnya, juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf dibuat mengerucut dan hanya diisi beberapa orang saja. Farhat Abbas tak masuk ke dalam daftar jubir.

"Farhat memang tidak jadi jubir, tapi jadi bagian dari tim kampanye," kata dia.

Minta Maaf

Menanggapi polemik dan tanggapan atas unggahannya, Farhat Abbas meminta maaf.

"Yaudah kalau keberatan akhirnya saya tinggal minta maaf saja," kata Farhat saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).

Permintaan maaf juga sudah disampaikan Farhat melalui akun Instagram-nya.

Baca juga: Ditegur karena Unggahan di Instagram, Farhat Abbas Minta Maaf

Farhat mengatakan, sebenarnya ia menulis pantun itu karena merasa Jokowi sebagai presiden tak hanya membangun jembatan untuk infrastruktur.

Menurut dia Jokowi membangun jembatan ke surga lewat kebijakan revolusi mental.

"Jadi orang-orang yang belum mengerti itu ilmunya belum sampai. Pantun itu berbalas pantun. Kata berbalas kata," kata Farhat.

"Enggak ada yang salah. Kalau saya ditegur karena takut terganggu, ya saya minta maaf," tambah caleg PKB tersebut.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jokowi Pilih Ma'aruf Amin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com