Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer Nasional: SBY soal Polemik Roy Suryo hingga Uang untuk Munaslub Golkar

Kompas.com - 10/09/2018, 06:11 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan halaman Nasional pada Minggu (9/9/2018), diwarnai dengan beragam isu dan topik. Beberapa berita yang mendapatkan perhatian pembaca adalah seputar polemik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yang diminta Kemenpora mengembalikan barang negara.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Roy untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 7 hari. Berita ini menjadi terpopuler sepanjang hari Minggu kemarin.

Selain itu, berita tentang uang pinjaman yang disebut digunakan untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luar Biasa juga dibaca banyak pembaca.

Pengacara mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan, kliennya menemui tersangka kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih saat keduanya berada di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan itu, Eni mengakui ada pinjaman sebesar Rp2 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Uang itu disebut digunakan untuk kepentingan musyawarah nasional Partai Golkar.

Seperti apa berita selengkapnya? Berikut rangkuman berita terpopuler Nasional pada Minggu (9/9/2018):

1. SBY minta Roy Suryo selesaikan masalah barang negara dalam 7 hari

Ketua umum parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Ketua umum parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Pada Jumat (7/9/2018), Partai Demokrat menggelar rapat khusus membahas masalah wakil ketua umumnya, Roy Suryo, dengan Kemenpora.

Melalui suratnya, Kemenpora meminta Roy Suryo selaku mantan Menpora RI periode 15 Januari 2013 hingga 20 Oktober 2014 mengembalikan 3.226 unit barang milik negara.

"Ada beberapa keputusan yang kemarin kami ambil bahwa poin yang paling utama adalah Roy Suryo diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Kediaman SBY, Kuningan, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Ia menegaskan, waktu tujuh hari yang diberikan kepada Roy Suryo menyelesaikan persoalan dengan Kemenpora terhitung Jumat (7/9/2018).

Selengkapnya, baca: SBY Beri Waktu 7 Hari Roy Suryo Selesaikan Masalah Barang Negara

2. Tanggapan Sekjen Golkar soal bos media di kubu Jokowi-Ma'ruf

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir.Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir.
Wakil Ketua TKN yang juga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai bergabungnya pemilik media ke kubu Jokowi-Ma'ruf bukanlah hal yang keliru.

"Apanya yang membahayakan demokrasi? Kan dalam politik bagaimana orang terlibat dalam kebijakan publik, kebijakan kolektif untuk keputusan publik untuk kebijakan publik," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (9/9/2018).

"Kalau orang berlomba-lomba ingin bergabung, saya pikir tidak ada yang ada yang keliru," lanjut dia.

Baca berita selengkapnya: Banyak Bos Media Gabung ke Timses Jokowi, Ini Tanggapan Sekjen Golkar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com