JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno meminta pemerintah lebih waspada dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, khsusnya terkait lemahnya nilai tukar rupiah.
Hal itu ia ungkapkan saat membacakan pernyataan sikap partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam merespons situasi ekonomi saat ini.
Menurut Sandiaga, pemerintah harus mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang bersifat pemborosan.
"Impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan dan barang mewah ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok," ujar Sandiaga saat memberikan keterangan pers di kediaman bakal calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, (7/9/2018) malam.
Di sisi lain, Sandiaga meminta pemerintah mengurangi pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial serta tidak mendorong penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Sandiaga: Yang Ditanyakan Rakyat Itu Masalah Ekonomi, Bukan Tim Sukses
Menurut Sandiaga, tekanan terhadap nilai rupiah disebabkan lemahnya faktor fundamental ekonomi, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Ia berpendapat hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi.
"Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dan lain-lain," kata Sandiaga.
Selain itu, lemahnya nilai rupiah juga terjadi karena pertumbuhan sektor manufakturing yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Prabowo-Sandiaga: Pemerintah Tak Berhasil Mendayagunakan Ekonomi Rakyat
Sandiaga mengatakan, sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 1997, saat ini hanya 19 persen.
"Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita," ujar dia.
"Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil, yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhan makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti tahu dan tempe," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.