Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Pemerintah Harus Lebih Waspada dalam Mengatasi Masalah Ekonomi

Kompas.com - 08/09/2018, 08:42 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno meminta pemerintah lebih waspada dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, khsusnya terkait lemahnya nilai tukar rupiah.

Hal itu ia ungkapkan saat membacakan pernyataan sikap partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam merespons situasi ekonomi saat ini.

Menurut Sandiaga, pemerintah harus mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang bersifat pemborosan.

"Impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan dan barang mewah ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok," ujar Sandiaga saat memberikan keterangan pers di kediaman bakal calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, (7/9/2018) malam.

Di sisi lain, Sandiaga meminta pemerintah mengurangi pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial serta tidak mendorong penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Sandiaga: Yang Ditanyakan Rakyat Itu Masalah Ekonomi, Bukan Tim Sukses

Menurut Sandiaga, tekanan terhadap nilai rupiah disebabkan lemahnya faktor fundamental ekonomi, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Ia berpendapat hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi.

"Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dan lain-lain," kata Sandiaga.

Selain itu, lemahnya nilai rupiah juga terjadi karena pertumbuhan sektor manufakturing yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga: Pemerintah Tak Berhasil Mendayagunakan Ekonomi Rakyat

Sandiaga mengatakan, sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 1997, saat ini hanya 19 persen.

"Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita," ujar dia.

"Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil, yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhan makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti tahu dan tempe," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com