Politisi Gerindra Sebut Luhut Aktor Penting di Balik Kebijakan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku sependapat dengan anggapan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merupakan tangan kanan Presiden Joko Widodo.

Luhut, kata dia, juga kerap menjadi "bumper" dari berbagai macam kritik yang dialamatkan pada pemerintah atau Jokowi.

Ia menilai Luhut merupakan sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden Jokowi.

Menurut Ferry, Luhut sering melontarkan pernyataan yang berada di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal itu membuat banyak pihak juga menjuluki politisi senior Partai Golkar itu sebagai "super minister".

"Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah-langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian. Jadi memang orang melihat bahwa super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk "Gerilya Sang Jenderal" di Kompas TV, Rabu (5/9/2018) malam.

"Menurut saya, enggak apa-apa sepanjang bisa mengarahkan Pak Jokowi yang notabene dalam posisi sebagai orang baru yang mendadak jadi presiden yang punya tanggung jawab luas. Jadi Pak Luhut berperan di situ," ucapnya.

Ferry mencontohkan pernyataan Luhut yang dinilai cukup keras terkait kritik berbagai pihak soal kebijakan pemerintah terhadap reklamasi Teluk Jakarta.

Ia juga mencontohkan sikap Luhut yang sangat membela Presiden Jokowi di tengah isu krisis ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Kendati demikian, Ferry mengkritik sikap pemerintah yang ia nilai terlalu menutupi lemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Baca juga: Respons Luhut Setelah Jokowi Pilih Maruf Amin sebagai Cawapres

Seharusnya, kata Ferry, pemerintah lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan kondisi ekonomi kepada masyarakat.

Ia berharap, Luhut sebagai salah satu sosok penting di pemerintahan dapat mengoreksi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai salah.

"Pemerintah bisa lebih jujur menyampaikan kepada masyarakat tentang situasi yang terjadi sekarang. Situasi ekonomi sekarang. Tapi, pemerintah kesannya cenderung menutupi itu dan terlalu membuat citra pemerintah itu bagus. Mungkin karena konteksnya mau pilpres. Jadi yang ini ditutupi, yang lain dibagus-bagusin," kata Ferry.