JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, TNI bersama Kementerian Pertahanan telah mengajukan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun 2019.
Menurut Hadi, kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan penambahan organisasi satuan TNI baru di wilayah timur Indonesia, yakni di Sulawesi Selatan, Biak, dan Sorong.
"Pagu anggaran yang sudah disetujui sekitar Rp 106 triliun, kemudian kita minta tambahan 107 koma sekian," ujar Hadi saat ditemui di sela rapat kerja pembahasan anggaran dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Baca juga: Fadli Zon: Anggaran TNI Harus Dinaikkan
Hadi mengatakan, dengan bertambahnya satuan di wilayah timur, maka TNI membutuhkan tambahan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana.
Bahkan, kata Hadi, hingga saat ini satuan tersebut belum memiliki gedung dermaga dan perumahan bagi prajurit.
"Utamanya untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur di Sulsel, Papua dan sorong," kata Hadi.
"Gedung saja belum punya, perumahan prajurit juga belum punya, kemudian dermaga belum punya, harus kami ajukan," ujar dia.
Sebelumnya, Hadi meresmikan empat satuan baru di wilayah Timur Indonesia, pada Jumat (11/5/2018).
Baca juga: KSAD Ingin Pameran Alutsista Jadi Pertanggungjawaban Anggaran TNI kepada Rakyat
Keempat satuan baru tersebut adalah Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak, dan Pasmar-3 Korps Marinir di Sorong.
Hadi menyampaikan bahwa peresmian empat satuan TNI tersebut merupakan bagian dari rencana TNI yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomer 62 Tahun 2016 serta Program 100 hari kerja Panglima TNI.
Menurut Hadi, upaya pembentukan empat satuan TNI baru memiliki nilai strategis tinggi dan latar belakang yang cukup kompleks.
Sebab, perkembangan pembangunan kekuatan militer dunia, khususnya di kawasan Asia merupakan salah satu tolok ukur dalam perimbangan kekuatan (balance of power).
Saat ini, belanja militer di Asia sudah melampaui Eropa.