Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Ajukan Kenaikan Anggaran Terkait Penambahan Satuan di Wilayah Timur

Kompas.com - 05/09/2018, 16:07 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, TNI bersama Kementerian Pertahanan telah mengajukan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun 2019.

Menurut Hadi, kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan penambahan organisasi satuan TNI baru di wilayah timur Indonesia, yakni di Sulawesi Selatan, Biak, dan Sorong.

"Pagu anggaran yang sudah disetujui sekitar Rp 106 triliun, kemudian kita minta tambahan 107 koma sekian," ujar Hadi saat ditemui di sela rapat kerja pembahasan anggaran dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Anggaran TNI Harus Dinaikkan

Hadi mengatakan, dengan bertambahnya satuan di wilayah timur, maka TNI membutuhkan tambahan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana.

Bahkan, kata Hadi, hingga saat ini satuan tersebut belum memiliki gedung dermaga dan perumahan bagi prajurit.

"Utamanya untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur di Sulsel, Papua dan sorong," kata Hadi.

"Gedung saja belum punya, perumahan prajurit juga belum punya, kemudian dermaga belum punya, harus kami ajukan," ujar dia.

Sebelumnya, Hadi meresmikan empat satuan baru di wilayah Timur Indonesia, pada Jumat (11/5/2018).

Baca juga: KSAD Ingin Pameran Alutsista Jadi Pertanggungjawaban Anggaran TNI kepada Rakyat

Keempat satuan baru tersebut adalah Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak, dan Pasmar-3 Korps Marinir di Sorong.

Hadi menyampaikan bahwa peresmian empat satuan TNI tersebut merupakan bagian dari rencana TNI yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomer 62 Tahun 2016 serta Program 100 hari kerja Panglima TNI.

Menurut Hadi, upaya pembentukan empat satuan TNI baru memiliki nilai strategis tinggi dan latar belakang yang cukup kompleks.

Sebab, perkembangan pembangunan kekuatan militer dunia, khususnya di kawasan Asia merupakan salah satu tolok ukur dalam perimbangan kekuatan (balance of power).

Saat ini, belanja militer di Asia sudah melampaui Eropa.

Kompas TV Bentrokan di perbatasan jalur Gaza tiap pekan terus terjadi, relawan medis juga kerap menjadi korban serangan senjata api tentara Israel.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com