MA Selidiki Dua Hakim PN Medan yang Dipromosi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Badan Pengawas (Bawas) MA sedang melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo pascaoperasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (28/8/2018).

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, bila hasil pemeriksaan tidak terbukti bersalah, maka MA akan melakukan rehabilitasi dan akan mengembalikan jabatannya.

“Kalau mereka bersalah nanti akan dibatalkan TPM (tim promosi dan mutasi) itu. Kalau misalnya mereka bersih tidak bersalah, ya harus direhabilitasi sesuai dengan hasil TPM promosi, ditetapkan mereka melaksanakan tugas sebagaimana promosi itu,” ujar Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat(31/8/2018).

Baca juga: KPK Siap Beri Info kepada Badan Pengawas MA soal Empat Hakim PN Medan

Suhadi mengatakan, sebelum terjadi OTT, Marsudin dan Wahyu sedang dalam promosi jabatan baru.

Marsudin dalam proses promosi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Sementara, Wahyu akan dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Serang.

“Sudah keluar SK (surat Keputusan),” kata Suhadi.

Baca juga: Sebelum Terkena OTT KPK, Ketua PN Medan Dipromosikan Jadi Hakim Tinggi

MA, lanjut Suhadi, masih menunggu hasil investigasi Badan Pengawas.

“Akan dikenakan saksi dari hasil tim Bawas MA, nanti dianalisa investigasi dari tim itu, ditetapkan tingkat kesalahannya, apa kalau moral yang ringan itu ada teguran lisan, teguran tertulis,” tutur Suhadi.

KPK sebelumnya menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Hakim Tipikor Medan Mengaku Bingung

Sebanyak empat orang di antaranya adalah hakim. Masing-masing, yakni Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim adhoc Merry Purba.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka.

Merry disangka menerima suap 280.000 dollar Singapura. Diduga, uang tersebut untuk memengaruhi putusan hakim terhadap perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.