Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Nilai Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Kompas.com - 29/08/2018, 14:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Ruhut Sitompul menilai Partai Demokrat cenderung setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ruhut berkaca pada pernyataan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan yang menyatakan partainya memprioritaskan kesuksesan di Pileg 2019 terlebih dulu, baru disusul kesuksesan pada Pilpres 2019.

"Saya juga kaget baca statement waktu kemarin, Hinca, sekjen (Demokrat). Adek saya Hinca. Kalau bicara-bicara begini mereka enggak solid, udah lah," kata Ruhut di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

"Lebih dari setengah hati. Karena begini bos, aku wajar mereka begitu," sambungnya.

Baca juga: Tanggapi Gerakan #2019GantiPresiden, Demokrat Bandingkan Jokowi dengan SBY

Ruhut juga melihat sikap Demokrat yang sebelumnya selalu menginginkan politisi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengikuti Pilpres 2019

Ia memperkirakan, selain memprioritaskan Pileg 2019, Demokrat akan kembali mengorbitkan AHY dalam Pilpres 2024.

Ruhut menduga Demokrat tak terlalu mengharapkan Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019. Sebab, apabila Prabowo-Sandi menang dan Sandi memutuskan maju lagi dalam Pilpres 2024, Demokrat akan khawatir. Pasalnya, AHY harus bersaing dengan Sandi.

"Aku, hatiku yang paling dalam, feeling gue mereka (Demokrat) enggak mau menang itu," katanya.

Baca juga: Demokrat: Tak Masalah jika Deddy Mizwar Jadi Jubir Jokowi-Maruf

Di sisi lain, apabila Jokowi-Ma'ruf menang, Agus dinilainya akan lebih leluasa maju dalam Pilpres 2024.

"Semua ini yang menang semuanya adalah Jokowi -Ma'ruf, karena 2024 zona bebas persaingan. Yang muda-muda maju semua," kata Ruhut.

Ruhut juga menilai dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandi sebatas memenuhi syarat seperti yang diamanatkan pasal 235 ayat 5 Undang-undang Pemilu.

Dalam ayat itu disebutkan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

"Oh iya, kan nanti enggak bisa ikut (Pilpres) 2024, nah itu yang aku bilang," katanya.

Kompas TV Gesekan dan saling intimidasi antar pendukung menjelang Pilpres 2019 mulai terjadi di sejumlah wilayah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com